Usai Frasa Agama Muncul Dana BOS, Menteri Nadiem Bikin Gaduh (Lagi)

Usai Frasa Agama Muncul Dana BOS, Menteri Nadiem Bikin Gaduh (Lagi) - inilah.com

Tak belajar dari pengalaman. Masih segar dalam ingatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pernah menghilangkan frasa agama dalam Peta Jalan Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (PJPN) 2020-2035, mengundang kegaduhan. Alhasil, NU, Muhammadiyah, MUI dan sejumlah ormas mengkritiknya.

Kini, hal itu diulang dengan perubahan aturan untuk sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kompak, NU dan Muhammadiyah mempertanyakannya. Di mana, sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60 siswa tak berhak menerima dana BOS. Meski, kondisi sekolah tersebut memang layak mendapat bantuan.

Pembatasan yang mengundang kegaduhan itu, tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Tepatnya di Pasal 3 ayat (2) huruf d.  

Bahkan, cendekiawan muslim Profesor Azyumardi Azra, melontarkan protes keras atas terbitnya peraturan menteri (permen) yang mensyaratkan sekolah penerima dana BOS harus memiliki siswa minimal 60 orang dalam tiga tahun terakhir.  

Baca juga  Solusi Supaya Lebih Nyaman Belajar Tatap Muka

Dia menilai, Menteri Nadiem tidak paham soal pendidikan nasional.“Keputusan Mendikbud Ristek tidak memberikan BOS bagi sekolah/madrasah yang muridnya kurang dari 60 memperlihatkan dia tidak paham pendidikan nasional,” ujar begawan pendidikan itu, dalam akun twitter @Prof_Azyumardi, Rabu (8/9/2021).

Prof Azyumardi menyatakan, Menteri Nadiem tidak menghargai dan tidak tahu berterima kasih kepada banyak lembaga pendidikan yang sudah bergerak mendidik anak bangsa jauh sebelum NKRI.

Tegas-tegas Prof Azyumardi menilai, permen karya Menteri Nadiem itu, tergolong kebijakan diskriminatif. Yang melanggar UUD 1945. Sehingga layak untuk dicabut. Jangan hanya ditunda pelaksanaannya. “Ormas/lembaga pendidikan swasta/lintas agama dan orang tua yang peduli wajib juga menggugat keputusan Menteri itu secara hukum,” ungkap Azzumardi, mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sebelumnya, Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan yang merupakan gabungan dari organisasi pendidikan di lingkungan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan juga organisasi pendirikan, menilai aturan terkait dasar perhitungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler, yang salah satunya harus memiliki jumlah peserta didik minimal 60 siswa, selama tiga tahun terakhir, cenderung diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial.

Baca juga  173.329 Guru Honorer Lulus PPPK Tahap I, Nadiem: Terbesar dan Bersejarah

Selanjunya, aliansi menyatakan menolak aturan tersebut dan meminta pemerintah mencabut ketentuan tersebut. “Bertolak belakang dengan amanat pembukaan UUD 1945, bersifat diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial,” ujar Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno, Jumat (3/9/2021).

Masuk Radar Reshuffle

Ketua Koalisi Prodem Untuk Pendidikan Nasional  (KP2N), Rahmat Sanjaya menilai, blunder Menteri Nadiem kali ini, harus menjadi catatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, dia menilai, Menteri Nadiem gagal dan layak mundur atau dicopot. “Menteri Nadiem terlalu elitis. Dia tak pernah turun ke bawah. Terlalu sibuk dengan teknologi dan mengendalikan kementerian dari sebuah tempat, ” kata aktivis 98 ini.

Pendiri Front Aksi Mahasiswa Tangerang ini menilai, terdapat kegagalan dari Menteri Nadiem dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional di era pandemi COVID-19. Saat ini, banyak siswa yang hanya diberi tugas saja sama guru. Padahal para siswa tersebut ada di kota kota besar. “Kalau di daerah masih masuk akal. Ini di Jabodetabek, banyak siswa yg tak zoom. Ini akibat menterinya yang elitis tidak kontrol ke bawah,” ucap tokoh relawan Jokowi ini.

Baca juga  Kasus Harian COVID-19 Indonesia Turun Drastis, Tak Sampai 1.000 Orang

Harusnya, kata penggiat pendidikan ini,  Menteri Nadiem rajin turun ke sekolah sekolah-sekolah. Lakukan kontrol ketat, apakah sekolah benar benar menggelar kegiatan pendidikan yang profesional. “Ada persoalan guru yang gagap teknologi. Kalau di kota kecil apalagi desa kita maklumi  Tapi aneh kalau guru di kota besar tidak mampu pakai zoom atau justru malas,” ucapnya

Kata Rahmat, Koalisi Prodem untuk Pendidikan Nasional, pembatasan sekolah penerima dana BOS ini, menunjukan Menteri Nadiem tidak paham pendidikan nasional. “Itu adalah kebijakan diskriminatif terhadap anak bangsa yang bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu wajib segera dicabut,” tandas Rahmat.
    

Tinggalkan Komentar