Utang Era Jokowi Menggunung Rp6.625,43 Triliun, Makin Lama Makin Mencekik Leher

Utang Era Jokowi Menggunung Rp6.625,43 Triliun, Makin Lama Makin Mencekik Leher  - inilah.com

Pelan tapi pasti, utang di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terus membuncit. Saking tambunnya banyak yang khawatir meledak. Kira-kira, berapa besarnya ya?

Per Agustus 2021, posisi utang pemerintah menyentuh level Rp6.625,43 triliun. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mencapai 40,84 persen. Posisi utang Agustus 2021 ini, mengalami kenaikan dibandingkan posisi Juli 2021 yang mencapai Rp6.570,17 triliun.

“Posisi utang pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar Rp55,27 triliun apabila dibandingkan posisi utang akhir Juli 2021,” demikian data Kemenkeu dalam Laporan APBN Kita September 2021, Minggu (26/9/2021).

Peningkatan rasio utang tersebut, dinilai semakin membahayakan kredibilitas pengelolaan fiskal. Pasalnya, kemampuan pemerintah untuk memungut penerimaan, terutama penerimaan pajak, masih sangat rendah yakni di kisaran 11 persen. Angka ini terendah se Asia-Pasifik, menurut OECD.

Baca juga  Presiden Jokowi Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Empat Tokoh, Ini Profilnya

Idealnya, di tengah semakin agresifnya menarik utang, pemerintah mengimbanginya dengan menaikan kinerja penerimaan pajak. Namun yang terjadi, jsutru sebaliknya. Rasio utang pemerintah terus membumbung. Sementara, rasio pajak atau kemampuan pemerintah dalam memungut pajak justru terus mencapai titik nadir.

Adapun dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kenaikan utang Indonesia terutama disebabkan adanya kenaikan utang dari Surat Berharga Negara (SBN) Domestik sebesar Rp80,1 triliun.

Di sisi lain, utang SBN dalam valuta asing mengalami penurunan sebesar Rp15,42 triliun. Pemerintah mencatat jumlah pinjaman juga mengalami penurunan sebesar Rp9,41 triliun. Kemenkeu menyampaikan, pemulihan ekonomi Indonesia akibat dampak pandemi COVID-19 hingga saat ini masih berlangsung.

Baca juga  31 PNS Masuk Jaringan Teroris

Namun, untuk tetap menjaga pengelolaan utang yang hati-hati, terukur, dan fleksibel, pemerintah telah melakukan langkah-langkah pengelolaan utang, yaitu dengan menjaga komposisi utang SBN domestik lebih besar daripada utang dalam bentuk valuta asing.

Lebih lanjut, Kemenkeu mengatakan seluruh negara, terutama negara berkembang mengalami peningkatan utang akibat adanya peningkatan belanja, terutama untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat di masa pandemi.

Adapun hingga Agustus 2021, Kemenkeu mencatat penerimaan pajak mencapai Rp741,3 triliun. Di sisi lain, pemerintah mencatat total belanja mencapai Rp1.560,8 triliun. Defisit APBN pada Agustus 2021 tercatat Rp383,2 triliun, atau setara 2,32 persen dari PDB Indonesia.

Baca juga  Dulu Tiupkan Garuda Bakalan Bubar, Wamen Tiko Ujug-ujug Bicara Penyelamatan

Tinggalkan Komentar