Sabtu, 03 Desember 2022
09 Jumadil Awwal 1444

Utang Era Jokowi Tumbuh Super Cepat, Menko Luhut Masih Saja Bilang Aman

Kamis, 18 Agu 2022 - 22:28 WIB
Utang Era Jokowi Tumbuh Cepat, Menko Luhut Masih Saja Bilang Aman
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan masih ngotot menyebut utang pemerintah Indonesia terkecil ketimbang sejumlah negara maju di dunia. Kenyataannya, pertumbuhan utang di era Presiden Jokowi bergerak super cepat.

“Pemerintah Indonesia hanya punya utang Rp7.000 triliun dan paling terkecil di dunia,” kata Menko Luhut saat Ground Breaking Tol Cileles – Panimbang di Pandeglang, Banten, Kamis (18/8/2022).

Jika utang dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), Menko Luhut meyakini, beban utang Indonesia hanya 40 persen. Lebih kecil ketimbang rasio utang sejumlah negara maju yang bertengger hingga 100 persen dari PDB.

“Kami minta bapak-bapak dan teman di daerah jangan dengar bicara aneh-aneh dan tidak jelas, karena pemerintah tahu benar yang dilakukan,” kata Luhut.

Selain lebih kecil dilihat dari PDB, Menko Luhut juga memastikan utang Rp7.000 triliun yang dimiliki Indonesia merupakan utang produktif. Utang tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan tol yang tentu akan dikembalikan kepada pihak yang memberikan pinjaman.

“Oleh karena itu, jangan sampai proyek tersebut ditipu oleh informasi-informasi yang salah dan pemerintah itu pintar-pintar dan tidak bodoh,” ucap Luhut.

Baca juga
Setelah Batubara dan CPO Kini Setrum EBT tak Boleh Ekspor, Negeri Sejuta Larangan

Perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dipastikan sudah memperhitungan dengan benar kebutuhan anggaran termasuk besaran keuntungan dari investasi (return on investment/RoI) yang ditanamkan.

Menurut dia, pembangunan jalan tol Serang – Panimbang sepanjang 85 km dipastikan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Banten. Selain itu juga mendukung percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK).

Sebagai informasi, utang pemerintah tercatat terus meningkat secara agresif sejak 2015. Peningkatan utang seiring kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja Pemerintahan Jokowi.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza Annisa mencatat, utang pemerintah melonjak dari Rp3.165 triliun (2015) menjadi Rp 3.466, triliun (2017). Mengunungnya utang terus berlanjut hingga Februari 2018 menembus Rp4.034, 8 triliun, dan APBN 2018 mencapai Rp4.772 triliun.

Pada Juli 2022, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah sebesar Rp7.163,12 triliun. Setara 37,91 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang terhadap PDB itu turun dibandingkan Juni 2022 yang mencapai 39,56 persen dari PDB.

Di sisi lain, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2022 turun menjadi
US$411,5 miliar, atau sekitar Rp6.065 triliun, dibandingkan dengan posisi pada kuartal sebelumnya sebesar US$415,7 miliar (Rp6.114 triliun).

Baca juga
Utang Lagi, ADB Setujui US$150 Juta untuk Pemulihan Ekonomi RI

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono bilang, penurunan total utang ini dampak dari turunnya utang sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta.

“Adapun secara tahunan, posisi Utang Indonesia dari Luar Negeri terkontraksi sebesar 1,1 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,3 persen (yoy),” jelasnya.

Tren penurunan ULN pada kuartal I 2022 masih berlanjut. Posisinya dari US$196,2 miliar, turun dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar US$200,2 miliar. Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah terkontraksi 3,4 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 3,0 persen (yoy).

Seiring beberapa seri surat berharga negara (SBN) yang jatuh tempo, baik domestik maupun valas. Serta adanya pelunasan neto atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2022, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral.

Selain itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi pada SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik.

Baca juga
Pengamat UGM Dukung Jokowi Respons Cepat Tawaran Nuklir dari Putin

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pada Juli 2022 sebesar Rp7.163,12 triliun, Jumlah setara 37,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang terhadap PDB ini menurun dari bulan Juni 2022 sebesar 39,56 persen.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menyebut, rasio utang pemerintah semakin turun. “Jadi utang pemerintah itu rasionya malah turun, jadi lebih bagus,” kata dia.

Dia mengatakan, penurunan utang pemerintah ini karena sudah dilakukan pembayaran. Sehingga rasionya masih jauh ke 40 persen. “Per akhir Juli kemarin itu sangat bagus 37,91 persen sangat bagus, jauh dibawah 40 persen,” kata dia.

Artinya, total utang Indonesia lebih rendah ketimbang negara lainnya. Sebut saja, Jepang yang rasio utangnya 229 persen atau Singapura yang mencapai 119 persen dari masing-masing PDB.

 

Tinggalkan Komentar