Senin, 05 Desember 2022
11 Jumadil Awwal 1444

Utang Pemerintah Menggunung, Demokrat Minta Proyek Kereta Cepat Dievaluasi

Rabu, 03 Agu 2022 - 21:37 WIB
Utang Menggunung, Demokrat Minta Proyek Kereta Cepat Dievaluasi
Wakil Ketua MPR dari Demokrat, Syarief Hasan.

Di tengah seretnya keuangan negara, Wakil Ketua MPR dari Demokrat, Syarief Hasan mendesak pemerintah evaluasi proyek kereta cepat China. Apalagi biaya proyeknya bengkak terus.

Kata mantan Menteri Koperasi dan UKM era SBY ini, proyek kereta cepat China, sejak awal dirundung banyak masalah. Mulai dari pembebasan lahan hingga pembiayaan yang katanya tidak melalui APBN, kemudian dirombak total. Dengan melibatkan dukungan duit APBN.

Kini, lanjut Syarief, terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun senilai US$1,9 miliar. Awalnya diestimasikan US$6,07 miliar naik menjadi US$8 miliar. “Sekarang, ada pembengkakan lagi. Dan, pihak China meminta agar Pemerintah RI menanggung biaya tersebut. Ini yang harus dijelaskan pemerintah kepada publik. Saya kira, proyek ini perlu evaluasi,” ungkapnya kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

“Namun ini kembali lagi pada soal prioritas pembangunan dan kondisi negara saat ini dan meminggirkan aspek pembangunan lain, terutama soal kebutuhan pokok rakyat, narasi itu patut dipertanyakan,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat.

Baca juga
Biaya Kereta Cepat Bengkak Rp27 Triliun, DPR Minta Pemerintah Tolak China

Dia mengingatkan, di tengah keterbatasan keuangan negara, pemerintah harus mampu mengalokasikan semua sumber daya seadil dan seefisien mungkin.

“Jangan sampai terjebak pada proyek mercusuar namun rakyat dikorbankan. Tujuan minimal pembangunan adalah mencukupi kebutuhan mendasar rakyat. Ketika rakyat saja masih banyak yang miskin dan menganggur, pemerintah sebaiknya evaluasi seluruh proyek-proyek yang tidak penting,” ungkapnya.

Selain itu, Syarief mengingatkan soal menggunungnya utang di rezim Jokowi adalah masalah serius, ketimbang nekat meneruskan proyek ambisius yang tidak menyentuh hajat hidup rakyat.

“Kapasitas fiskal kita sudah sangat terbatas, utang semakin menggunung. Jika dibebani lagi dengan beban biaya proyek yang semestinya tidak perlu terjadi, tentu sangat memberatkan keuangan negara. Sudah saatnya perencanaan dan pelaksanaan proyek KCJB ini dievaluasi,” tutur Syarief.

Baca juga
Tegas, Golkar Tolak Ajakan Demokrat untuk Koalisi

Tunjuk Menteri Bahlil

Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad mempertanyakan bengkaknya biaya proyek kereta cepat China dari estimasi Rp84 triliun menjadi Rp114 triliun. Lalu apa solusinya?

Jangan gunakan APBN, Kamrussamad menyarankan Presiden Jokowi menunjuk Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, untuk menyelesaikan bengkaknya pembiayaan proyek kereta cepat China.

“Pertama, skema proyek ini sifatnya B to B (busieness to business). Bahkan di awal perencanaan, proyek ini tidak akan pakai APBN sedikitpun. Sehingga, kalau saat ini biaya kereta api cepat Jakarta Bandung bengkak, selesaikan secara B to B juga. Ini prinsip formalnya,” tuturnya.

Kedua, lanjut politisi Gerindra ini, prioritas APBN tahun ini harus konsisten untuk pemulihan ekonomi dari guncangan inflasi akibat kenaikan suku bunga the Fed, dan ancaman krisis pangan serta energi sebagai dampak dari Perang Rusia-Ukraina.

Baca juga
6 Tiang Pancang Dirobohkan, Bukti Proyek Kereta China tak Punya Perencanaan Matang

“Tahun lalu, APBN sudah suntik Rp43 triliun untuk proyek kereta api cepat ini. Masa sekarang minta lagi. Jangan manja. Agar tidak bebani APBN, Presiden Jokowi bisa menunjuk Menteri Bahlil mengatasi bengkaknya proyek ini. Kalau mekanismenya B to B dan profitable, investor semestinya banyak yang tertarik,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar