Selasa, 29 November 2022
05 Jumadil Awwal 1444

Utang Semakin Menggunung, Gali Lobang Tutup ‘Jurang’ di Era Jokowi

Jumat, 16 Sep 2022 - 20:03 WIB
Utang era Presiden Jokowi, mengkhawatirkan. (Foto: bareksa.com)

Analis Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra menyoroti pengelolaan utang era Jokowi yang serampangan., Utang anyar untuk membayar bunga plus cicilan utang lama. Bak plesetan pepatah gali ‘jurang’ tutup lobang.

“Ya jelas gali lobang tutup jurang. Kenapa jurang, karena utang sudah sedemikian gedenya bak jurang bukan lobang. Angkanya sampai Rp7 ribu triliun dalam waktu cepat. Celakanya lagi, tidak jelas peruntukannya,” papar Gede kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Turunnya utang luar negeri (ULN) pada akhir Juli 2022, menjadi US$400,4 miliar Dengan kurs Rp15.000/US$, ULN era Jokowi sekitar Rp6.ribu triliun. Angka ini turun dari posisi ULN pada akhir Junir 2022 sebesar US$403,6 miliar. “Penurunan ULN karena banyak investor asing menarik dananya dari SBN. Ini berdampak kepada anjloknya kurs rupiah terhadap dolar AS,” tuturnya.

Baca juga
Mahfud: Pengganti Tjahjo Ditetapkan Selepas Masa Berkabung

Sepanjang dua periode pemerintahan Jokowi, Gede punya catatan yang menarik terkait utang pemerintah. Dalam setahun, tepatnya mulai Mei 2018 hingga Mei 2019, utang rezim Jokowi bertambah Rp 402 triliun. Kalau diasumsikan setahun 365 hari maka tiap hari utang pemerintah tumbuh Rp1,1 triliun.

Gede mencatat, pertumbuhan utang pemerintah pada periode itu tumbuh 9,6 persen. Jauh di atas angka pertumbuhan ekonomi yang mandeg di level 5 persen. Pertumbuhan utang hampir dua kali lipat pertumbuhan ekonomi. Atas capaian ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat dijuluki ‘Ratu Utang’.

Atas menggunungnya utang di pemerintahan Jokowi, Gede menyayangkan kebijakan Sri Mulyani yang menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen. Dampaknya, harga barang naik yang semakin menyulitkan kehidupan masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah. Belum lagi harga BBM naik, membuat rakyat bak jatuh terimpa tangga. Beban hidup semakin berat.

Baca juga
Hindari Middle Income Trap, Tim Ekonomi Jokowi Perlu Belajar dari Vietnam

“Kini rakyat harus merasakan pajak yang begitu tinggi. Bulan ini, Sri Mulyani mulai naikkan PPN 11 persen. Itu dampaknya kan kepada daya beli. Karena harga-harga naik semua. Nah, rakyat kecil semakin tak mampu membeli kebutuhan pokok,” ungkapnya.

Tinggalkan Komentar