https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   01 September 2021 - 15:16 wib

TNI AD Hapus Tes Keperawanan

Pusat Kesehatan Angkatan Darat memastikan tentang penghapusan aturan tes keperawanan sebagai syarat ujian calon Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).

Ini tertuang dalam Juknis Nomor B/1372/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021 Tentang Penyempurnaan Juknis Pemeriksaan Uji Badan TNI AD yang ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa.

Tak hanya menghapus tes keperawanan, TNI AD juga menghilangkan kata selaput dara atau hymen yang tertera di berkas formulir serta administrasi apapun. "Kita tidak memperdulikan hymen, kecuali ada hymen inverporata," kata Mayjen TNI Budiman, Kepala Pusat Kesehatan AD.

Menurutnya, hymen inverporata adalah selaput dara yang tidak berlubang dan ini adalah kasus langka. Selaput dara yang tidak berlubang itu kerap mengakibatkan darah menstruasi bertumpuk, sehingga membahayakan perempuan yang menderita.

"Itu jarang terjadi, namun jika terjadi harus ditolong," ujarnya.

Karena itu pemeriksaan genitalia luar tetap harus dilakukan untuk mengetahui apakah ada penyakit tersebut atau tidak atau mungkin ada kelainan yang lain. Pemeriksaan semacam itu adalah wajib, karena calon prajurit harus segera mendapat perawatan.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Tambah Lagi Daftar Nama Background Jenderal Disebut Capres 2024

Nama KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa,  ada dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consult
berita-headline

Viral

Pemilihan Calon Panglima TNI Terkesan Berjalan Alot

Wacana pergantian Panglima TNI kali terasa alot bahkan mengarah ke perang narasi. Situasi ini jel
berita-headline

Viral

Kapal Perang Inggris HMS Richmond Masuki Wilayah Indonesia

Kapal perang Inggris HMS Richmond memasuki wilayah Indonesia. Masuk secara legal, kapal perang mi
berita-headline

Viral

Jokowi Tidak Punya Pakem Rotasi untuk Calon Panglima TNI

Presiden Joko Widod
berita-headline

Viral

Plt Kepala Daerah dari TNI-Polri, Pakar: Presiden Jangan Rusak Sistem Negara

Presiden diminta tidak merusak sistem ketatanegaraan dengan menunjuk anggota TNI dan Polri menjad