https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   04 September 2021 - 05:47 wib

Permendikbud 6/2021 Buat Sekolah Kecil Swasta Semakin Tertekan

Viral
berita-headline

(ist)

Kepengurusan sekolah swasta meminta pemerintah tidak diskriminatif tentang pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan Dana BOS Reguler. Di tengah pandemi Covid-19, sekolah swasta kecil justru butuh dukungan pemerintah agar semua peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan yang baik.

Sayangnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler dinilai diskriminatif.

Peraturan itu masih berlaku meski nomenklatur kementerian telah berubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Di Permendikbud Nomor 6/2021 itu, ada ketentuan dana BOS akan diberikan kepada sekolah di jenjang SD sampai SMA/SMK sederajat apabila dalam tiga tahun berturut-turut jumlah total siswa di sekolah mencapai minimal 60 orang.

Kenyataannya, banyak sekolah swasta kecil dengan jumlah muridnya di bawah 60 anak, tapi tetap eksis melayani masyarakat.

Penyelenggara sekolah swasta mempertahankan sekolah swasta di daerah pedesaan, perkotaan, hingga pedalaman, semata-mata demi melayani kebutuhan belajar siswa yang sulit menjangkau pendidikan. Pertimbangannya antara lain kendala geografis, tidak ada sekolah negeri, serta melayani anak-anak dari keluarga miskin.

Dalam pernyataan sikap bersama, Jumat (3/9/2021), Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan menolak Permendikbud Nomor 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, khususnya pengaturan tentang sekolah yang dapat menerima dana BOS minimal punya 60 siswa. Pernyataan sikap bersama ditandatangani Sungkowo Mudjiamono (Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah), Z Arifin Junaidi (Lembaga Pendidikan Ma’arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Unifah Rosyidi (Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia), Ki Pardimin (Taman Siswa), Vinsensius Darmin Mbula (Majelis Nasional Pendidikan Katolik), dan David J Tjandra (Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia).

“Menjadi tugas pemerintah untuk memastikan setiap anak bangsa wajib mengikuti pendidikan selama 12 tahun, mewujudkan pendidikan berkualitas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Organisasi penyelenggara sekolah swasta sudah berbakti pada ibu pertiwi, pada pendidikan, sampai saat ini. Tapi patut disayangkan, kebijakan Kemendikbudristek tentang dana BOS bertolak belakang dengan amanat UUD dan bersifat diskriminatif,” kata Sungkowo.

Ketentuan dana BOS untuk sekolah yang  memiliki paling sedikit 60 peserta didik tiga tahun terakhir pada pasal 3 ayat 2 (d) dinilai diskriminatif.

Seharusnya pemerintah membiayai seluruh peserta didik, apalagi di sekolah swasta kecil yang secara nyata melayani kebutuhan belajar anak-anak bangsa.

“Kami menyatakan menolak Permendikbud No 6/2021 tentang petunjuk teknis dana BOS regular, khusus pasal 3 ayat 2 (d) . Kami mendesak Mendikbudristek  menghapus ketentuan dalam Permendikbud soal dana BOS,” kata Sungkowo.

“Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, diskriminatif, dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial,” kata Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Kasiyarno.

Harinto dari LP Ma’arif PBNU turut mengatakan, pada kenyataannya ada sekolah swasta yang memiliki siswa kurang dari 60 orang.

Hal ini juga dialami sekolah-sekolah dasar dan menengah di bawah LP Ma’arif PBNU yang  keberadaannya sampai di pelosok negeri, seperti di Sota, Kabupaten Merauke,  Papua maupun di Nusa Tenggara Timur, di daerah yang tidak ada sekolah negeri.

“Di daerah yang terpencil sampai perbatasan, memang minim siswa. Kehadiran sekolah swasta justru membantu negara. Kami menyayangkan jika dana BOS diberikan semata-mata melihat jumlah siswa di suatu sekolah,” kata Harianto.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, Jumeri, mengatakan, aturan soal dana BOS yang dipermasalahkan bukan merupakan hal yang baru. Sejak tahun 2019, Kemendikbudristek mengatur bahwa sekolah yang selama tiga tahun berturut-turut memiliki jumlah murid kurang dari 60 orang untuk tidak lagi menerima dana BOS reguler.

Jumeri mengatakan, pada tahun 2021 peraturan ini belum berdampak.  Semua sekolah, termasuk sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 60 siswa masih menerima BOS. Aturan ini mulai sejak tahun 2019 dan semua daerah diberikan kesempatan tiga tahun untuk melakukan penataan.

“Kemendikbudristek sedang mengkaji kesiapan penerapan kebijakan di atas untuk tahun 2022 dan senantiasa selalu menerima masukan dari berbagai pihak,” ujar Jumeri.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Museum Sumpah Pemuda Gelar Pameran Melodi Bangsaku

Museum Sumpah Pemuda bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, K
berita-headline

Viral

Sekolah Tatap Muka Masih Terhambat, Ini Penyebabnya

Pemerintah terus mendorong pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di berbagai daerah. Pasalnya
berita-headline

Kanal

Sekolah Tatap Muka Dimulai, Erick Thohir Optimis Generasi Penerus Bangsa Tangguh

Menteri BUMN Erick Thohir mengaku senang melihat anak-anak kembali
berita-headline

Viral

Kepsek SDN 09 Pondok Kelapa: Siswa Senang Sambut PTM

Kebijakan pemerintah dengan memperbolehkan digelarnya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas mula
berita-headline

Viral

Paradoks Pendidikan dan Pandemi di Perkotaan

Efek pandemi telah menghantam banyak pihak, tetapi golongan miskin yang paling banyak mendapat be