https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   06 September 2021 - 04:56 wib

Cerita Zulhas: Presiden Jokowi Tegaskan tak Setuju Jabatan Presiden 3 Periode

Viral
berita-headline

Wakil Ketua MPR yang juga merupakan Ketua Umum PAN Zulkifki Hasan. Sumber: instagram.com/zul.hasan

Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menceritakan pertemuan pimpinan MPR dengan Presiden Jokowi pada tanggal 14 Agustus, sebelum sidang tahunan digelar.

"Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus, seluruh pimpinan MPR konsul ke Bapak Presiden. Ini satu bab sendiri nih. Jadi waktu kita ketemu, konsultasi mengenai pokok-pokok haluan negara, termasuk persiapan sidang bersama," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam acara dialektika tvMu melalui kanal YouTube, Ahad (5/9/2021).

Dalam pertemuan itu, lanjut Zulhas, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, sempat bertanya tentang wacana jabatan Presiden tiga periode.

Jokowi merespons pertanyaan Syarief. Jokowi mengatakan menolak wacana itu dan merasa seperti disudutkan terkait wacana jabatan Presiden 3 periode.

"Itu Pak Syarief yang tanya, Pak Presiden pada waktu itu (sampaikan), 'Saya sudah bolak-balik jelaskan kalau apa-apa, terus langsung Presiden nya yang dituduh. Kan saya udah bolak balik jelaskan, saya tidak setuju, dan itu kan kewenangan partai-partai, MPR, dan Parlemen sana, bukan di eksekutif. Kenapa harus saya terus yang disorot?'. Kira-kira begitu," papar Zulhas bercerita.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah bahkan turut merespons. Basarah berkelakar, jika Jokowi bisa 3 periode maka hal yang sama juga bisa dilakukan SBY ketika berkuasa.

"Waktu itu Pak Ahmad Basarah nyeletuk, 'Loh kalau 3 periode kan Pak SBY juga 3 periode' gitu kira-kira, jadi ramai. Nah itu satu bab sendiri, konsultasi antar-MPR dengan Presiden," pungkas Ketua Umum PAN itu.

Pakar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, mengingatkan bahwa amandemen UUD 1945 untuk melanggengkan kekuasaan tidak akan pernah berakhir baik.

Andi menceritakan kisah serupa yang pernah terjadi di Argentina saat Carlos Menem berupaya memperpanjang kekuasaan.

“Lihat saja pengalaman Carlos Menem di Argentina. Dia berhasil mengubah UUD untuk melanggengkan kekuasaannya selama 3 periode tetapi tetap saja akhirnya terjadi kekacauan dan kemudian UUD Argentina diubah lagi dengan mengembalikan ke posisi semula,” kata Andi, Senin (31/8).

Menurut Andi dari sisi hukum tata negara, tidak ada hal mendesak untuk dilakukan amandemen UUD. Andi menambahkan, UUD 1945 merupakan kontrak dasar hubungan rakyat dan pemerintah serta para pemegang kekuasaan.

"Oleh karena itu UUD merupakan kontrak jangka panjang dalam penyelenggaraan negara bukan untuk kepentingan waktu sesaat," pungkasnya.
Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Kunjungi Ponpes Husnul Khotimah, Zulhas Ingatkan Pesan Persatuan

Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Senin (13/9) mengunjungi Pondok
berita-headline

Viral

Ini Jabatan ke-6 yang Diberikan Jokowi pada LBP

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut
berita-headline

Viral

Rakernas II PAN Momentum Gotong Royong untuk Bangsa

Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II yang diselenggarakan se
berita-headline

Viral

Zulhas: Rakyat Harus Ditolong, Tidak Sibuk Berdebat

Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam menangani Cov
berita-headline

Viral

Erick Thohir Ingin Turunkan Suku Bunga Bank Syariah

Di hadapan Presiden Jokowi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan ing