https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   16 September 2021 - 16:53 wib

Alex Noerdin Ditetapkan Sebagai Tersangka

Viral
berita-headline

Anggota DPR Ri Alex Noerdin Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Kejaksaan Agung (Ins/@alexnoerdin.id)

Anggota DPR RI Alex Noerdin ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (16/9/2021).

Mantan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) 2008-2018 ini dijadikan tersangka atas dugaan korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Selain Alex, tim penyidik Jampidsus Kejagung juga menetapkan mantan Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Muddai Madang sebagai tersangka."Penyidik meningkatkan status tersangka kepada AN dan MM," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak saat dikonfirmasi.

Penyidik JamPidsus Kejagung terlebih dahulu menetapkan CISS selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 dan AYH selaku Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) sejak 2009 yang juga merangkap sebagai Direktur PT. PDPDE Gas sejak 2009 dan juga Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014.

Awalnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari dari J.O.B PT. Pertamina, Talisman Ltd. Pasific Oil And Gas Ltd., Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak Dan Gas (BP MIGAS) atas permintaan Gubernur Sumsel. Kepala BP Migas lantas ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara tersebut.

"Akan tetapi, dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk PT DKLN," kata Leonard.

Akibat dari penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang menurut dihitung oleh ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar USD 30.194.452.79, yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.

Kemudian sebesar USD 63.750,00 dan Rp2.131.250.000,00 yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.

Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Rp16 Triliun Aset Sitaan Jiwasraya Masih Mangkrak

Komisi III DPR akan meminta penjelasan Jaksa Agung terkait kesimpang siuran informasi setoran sit
berita-headline

Viral

Soal Latar Belakang Pendidikan, Menkopolhukam Diminta Turun Tangan

Pengamat Hukum Erwin Natosmal Oemar berharap ada klarifikasi terkait isu perbeda
berita-headline

Viral

Kinerja Kejagung Dipertanyakan Dalam Kasus Jiwasraya

Jaksa diduga tidak profesional dalam menangani kasus Jiwasraya. Hal tersebut merujuk putusan Maje
berita-headline

Viral

Gubernur Sumsel Tunjuk Beni Hernedi sebagai Plt Bupati Musi Banyuasin

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menunjuk Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Beni Hernedi
berita-headline

Kanal

Farah Puteri Jawab Pentingnya Aktualisasi Wawasan Kebangsaan di Era Digital

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia mengatakan aktualisasi wawasan kebangsa