https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   15 September 2021 - 11:59 wib

Pemerintah Siapkan UU Pajak untuk Sekolah

Viral
berita-headline

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Pemerintah tengah merancang kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sekolah atau jasa pendidikan di Indonesia.

Hal ini diutarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan kebijakan itu akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

"Pendidikan yang dikenakan PPN hanyalah sekolah yang bersifat komersial," katanya.

Dirinya menegaskan pengenaan pajak sekolah atau jasa pendidikan diperuntukkan bagi yang tidak menjalankan kurikulum yang disyaratkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Sehingga sekolah yang dikenai pajak tidak dipukul rata untuk semua jasa pendidikan, melainkan hanya jasa pendidikan yang memungut bayaran yang dirasa tinggi. Sedangkan untuk sekolah negeri dan madrasah tidak akan dikenai pajak.

"Untuk membedakan terhadap jasa pendidikan yang diberikan secara masif oleh pemerintah maupun oleh lembaga sosial lain, dibandingkan yang memang men-charge dengan SPP yang luar biasa tinggi," tambahnya.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Kanal

Dorong Perekonomian, Sri Mulyani Bagikan Bantuan Tunai Bagi PKL-Warung di Medan

Sejalan dengan peluncuran program Bantuan Tunai untuk PKL-Warung, Menteri Keuangan, Sri Mulyani I
berita-headline

Viral

Enam Panduan yang Harus Diperhatikan Ketika Sekolah Buka

Pembelajaran tatap muka (PTM) di beberapa sekolah khususnya yang berada di Jakarta sudah dimulai
berita-headline

Viral

Sekolah Tatap Muka, antara Keraguan dan Kewajiban

Setelah hampir dua tahun lamanya menerapkan pembelajaran secara daring atau online, kini pemerint
berita-headline

Viral

Nama-Nama Disebut Capres 2024 Elektabilitas 0-1 Persen

Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei elektabilitas se
berita-headline

Viral

Tak Semua Orang Ber-KTP Kena Pajak, Sri Mulyani: Ada yang Pelintir Informasi

Dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menetapkan integrasi Nomor Induk Ke