https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   22 September 2021 - 21:03 wib

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka, Kasusnya Korupsi Masjid Palembang

Viral
berita-headline

Mantan Gubernur Sumareta Selatan Alex Noerdin kembali ditetapkan sebagai tersangka

Mantan Gubernur Sumareta Selatan Alex Noerdin kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya, dugaan korupsi pemberian dana hibah dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017 Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dalam Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

Selain Alex Noerdin, Kejati Sumsel juga menetapkan mantan Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Muddai Maddang dan Laonma Pasindak Lumban Tobing yang merupakan mantan Kepala BPKAD Sumsel.

"Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan tersangka terhadap tiga orang terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Dana Hibah Dari Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Dan Tahun 2017 Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dalam Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (22/9/2021).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyalurkan Dana Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang guna pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, pada 2015 dengan menggunakan Dana APBD tahun 2015 menyalurkan dana hibah sebesar Rp 50 miliar. Kemudian pada 2017 dengan menggunakan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp 80 miliar.

Penganggaran dana hibah tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan diantaranya tidak didahului dengan pengajuan proposal dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya sebagai penerima Dana Hibah dan hanya berdasarkan Perintah AN selaku Gubernur Sumatera Selatan.

"Bahwa Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tersebut tidak beralamat di Palembang melainkan beralamatkan di Jakarta," papar Leonard.

Lahan pembangunan masjid tersebut semula dinyatakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) adalah sepenuhnya aset Pemprov. Namun ternyata sebagian adalah milik masyarakat. Tetapi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tersebut tidak selesai.

"Bahwa akibat dari penyimpangan tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 130 miliar," ungkap Leonard.

Penetapan tersangka terhadap Alex, kata Leonard, merupakan perkara yang kedua setelah sebelumnya terjerat dalam perkara dugaan korupsi pdmbelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Kontroversi Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Sebelum Berstatus Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Banjarnegara,
berita-headline

Viral

KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin Sebagai Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin (DRA)
berita-headline

Viral

Irjen Napoleon Diperiksa Propam Polri

Irjen Pol Napoleon Bonaparte diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri hari ini Rabu (2
berita-headline

Viral

Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di KPK

Bupati Kuantan (Kuansing) Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari tiba di Gedung M
berita-headline

Viral

Kinerja Kejagung Dipertanyakan Dalam Kasus Jiwasraya

Jaksa diduga tidak profesional dalam menangani kasus Jiwasraya. Hal tersebut merujuk putusan Maje