https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   23 September 2021 - 11:08 wib

Sama Berani dan Pegang Data, Siapa yang Ketar-ketir?

Viral
berita-headline

Foto Istimewa

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mempolisikan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti dan Direktur Lokataru, Haris Azhar terkait dugaan tindak pidana menyebarkan fitnah dan informasi palsu atau hoaks. 

Itu ada pada video yang diunggah Haris Azhar ke Youtube dengan judul "Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Pos Militer Intan Jaya". Barang bukti video itu turut dibawa Luhut saat membuat laporan Polisi.

Laporan ini juga dilakukan Luhut lantaran Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tak kunjung memberikan bukti dan tak menggubris dua kali somasi yang dilayangkan, maka mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia itu mempolisikan keduanya. 

Laporan Luhut teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/Polda Metro Jaya, bertanggal 22 September 2021. Dugaannya melakukan pencemaran nama baik serta menyebarkan fitnah atau berita bohong. 

Berani Karena Pegang Data, Siapa yang Ketar-ketir? 

Pihak Haris Azhar tidak akan meminta maaf dan siap membuka lebar data keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua. Bahkan meyakini data yang dikantongi valid dan belum terbantahkan. 

Mereka juga meminta dasar tudingan pihak Luhut yang menyebut Haris Azhar melakukan fitnah. Lalu siapa yang ketar-ketir?

"Klien kami akan selalu bersikap ksatria, akan minta maaf kalau memang salah. Tapi kalau tidak salah klien kami akan selalu menghadapi," kata kuasa hukum Haris, Nurkholis Hidayat. 

Harusnya Rakyat yang Somasi Pejabat

Sementara kuasa hukum Fatia, Asfinawati menyatakan Fatia berbicara mewakili organisasi KontraS dan tak bisa digugat secara individu.

Asfina mengingatkan, yang seharusnya memberikan kritik dan somasi adalah masyarakat pada pejabat publik, bukan terbalik. Bahkan KontraS mengajakn semua untuk berterimakasih kepada Fatia dan Haris Azhar atas apa yang disampaikan. 

“Harusnya yang mensomasi masyarakat, bukan pejabat yang mensomasi, mengkriminalisasi rakyat,” kata Asfina dalam konpers daring. 

Beranjak dari semua statement yang sudah disampaikan terkait persoalan ini, publik menunggu langkah profesional Polisi dalam penyidikan? bila proses hukum berlanjut pengadilan diharapkan bersikap adil. 

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Muncul Dorongan Tracing Keuangan Fatia-Haris Azhar

Nama Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti dan Direktur Lokataru
berita-headline

Viral

Uji Nyali Menteri Sofyan Berantas Mafia Tanah

Kalangan aktivis pertanahan belum melihat keseriusan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala
berita-headline

Viral

Ironis Rakyat Dikejar Pajak Lewat KTP Difungsikan Sebagai NPWP, Dua Menko Diduga Hindari Pajak

Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koo
berita-headline

Viral

PPKM Luar Jawa-Bali Juga Diperpanjang Dua Pekan

Pemerintah juga memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) per le
berita-headline

Kanal

Senator Filep Tanggapi Gugatan Perdata LBP ke Haris

Perseteruan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan versus