https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   23 September 2021 - 14:10 wib

Rapat DPR Dapat 'Rupiah' Giliran di Luar Dolar

Viral
berita-headline

Mantan Anggota DPR RI, Fahri Hamzah (foto istimewa)

Pengakuan Krisdayanti soal gaji dan tunjangan yang diterima sebagai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam video ditayangkan akun YouTube Akbar Faizal Uncensored masih memantik berbagai pihak membahas persoalan 'cuan' para wakil rakyat.  

Pasalnya blak-blakan politikus PDI Perjuangan itu mengaku menerima gaji pokok Rp16 juta dan uang tunjangan Rp59 juta setiap bulannya. Menariknya lagi 'Nyanyian' istri Raul Lemos soal isi dompet wakil rakyat itu ternyata masih belum semuanya terungkap.

DPR Rapat Dapat Duit Apalagi di Luar  

Sebagai mantan Anggota DPR RI, Fahri Hamzah tak memungkiri apa yang dibeberkan Krisdayanti. Bahkan Fahri mengapresiasi pengakuan mantan istri Anang Hermansyah itu.    

Banyaknya kritik soal gaji wakil rakyat adalah hal lumrah. Ini adalah persoalan laten dalam jabatan sebagai seorang anggota DPR. Karena jabatan itu didapat dari meminta dari rakyat. 

Seiring berjalan, gaya hidup yang ditampilkan seperti tak menampakan perwakilan rakyat sehingga perasaan rakyat sebagai yang diwakili merasa kecewa.  

"DPR rapat saja dapat duit. Apalagi rapat di Luar. Kalau ke luar negeri dapat Dolar baru lagi," kata Fahri dalam Podcast Deddy Corbuzier, dikutip Inilah.com, Kamis (23/9/2021). 

Anggota DPR Digaji Lebih

Gaji adalah bagian penting dari kesejahteraan pekerja. Bila  pegawai birokrasi, Anda tak dipilih rakyat untuk memimpin atau menjabat, karena dipekerjakan negara atas dasar prestasi, kinerja, atau hal terkait lainnya. Konsekuensi salary mengikuti kebijakan negara. 

Berbeda kalau politisi, mereka dipilih untuk mewakili rakyat di parlemen. Ada proses representasi dan konsekuensi di pundak wakil rakyat, untuk itu Anggota DPR memang harus digaji lebih. 

 "Karena nanti rakyat datang bawa proposal, misalkan minta sumbangan perbaikan atap masjid bocor, benarin selokan, kantor desa mau diperbaiki. Nah anggota dpr itu (gaji) kan harus dibuat relevan. Kalau dia hanya jawab nanti dibilang ke pemerintah, nanti dibilangnya janji janji doang,"ucap Fahri.   

Tetapi persoalan hak belanja yang berhak tetap berada di tangan eksekutif. Jika di hak belanja di berikan ke DPR  tak menutup kemungkinan bakal ada penyimpangan. Jadi DPR cukup menjembatani.

Mengatur Pembiayaan Politik

Gagal mengatur pembiayaan politik unjungnya korupsi. Negara harus serius memperhatikan persoalan ini. Sebab di Indonesia pengaturan keuangan politik tak dilakukan dengan baik dan benar. 

Negara juga mesti sunguh-sunguh mengatur cara menerima sumbangan seseorang yang mencalonkan diri. Tak jelas cara mengatur soal jumlahnya. Persoalan ini semakin menjadi ketika negara tak ikut membiayai kegiatan politik pencalonan. Padahal itu adalah bagian dari perjuangan publik. Hal ini sangat penting guna mencegah perbuatan korupsi di kemudian hari. 

"Semua politisi kan harus dikrangkeng sejak awal. Kita bersihkan dari awal, uang pribadi masuk ke politik harus dicegah. Kemudiaan belanjanya diatur," pungkasnya. 

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Deddy Corbuzier Minta Maaf Soal Santri, Gus Miftah: Saya yang Salah Sebagai Guru

Deddy Corbuzier buka suara setelah menerima kritik warganet perihal santri yang sedang vaksin dan
berita-headline

Viral

Risma Terlibat Adu Mulut dengan Mahasiswa Soal Bansos

Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali menjadi perbincangan publik. Dalam video yang beredar poli
berita-headline

Viral

Jokowi Bebani APBN Anteng, Giliran Formula E Non APBD Anies Diserbu Kritik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendadak berubah sikapnya terkait pendanaan Proyek Kereta Cepat Jak
berita-headline

Viral

Wajib Ikuti Arahan Megawati, Kader yang Dukung Ganjar Jadi Capres 2024 Bukan Kader Banteng

berita-headline

Viral

Hasto: Kader PDI Perjuangan yang Dukung Capres Akan Diberi Sanksi Tegas

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai akan memberikan sanksi tegas kepada