https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   23 September 2021 - 22:04 wib

Menuju Sawit Berkelanjutan, Pemerintah dan Industri Perlu Bersinergi

Menjaga citra kelapa sawit Indonesia berkelanjutan, bukan perkara mudah. Perlu keseriusan serta kerja sama antara pemerintah dengan pelaku usaha sawit, termasuk kaum petani.

Melalui program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang telah berjalan 10 tahun, pemerintah Indonesia berusaha menjawab stigmatisasi negatif terhadap industri sawit di tanah air.  Saat ini, total luas areal kelapa sawit mencapai 16,83 juta hektar (ha). Yang telah bersertifikat ISPO baru 4,53 juta hektare (27 persen), menghasilkan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebesar 12,04 juta ton hingga Maret 2021.

Setelah terbitnya Perpres 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Permentan Nomor 38/2020, proses penerbitan sertifikasi ISPO bisa lebih cepat dan sederhana lagi. Karena melibatkan lembaga sertifikasi.

Hal ini terungkap dalam sebuah webinar yang menghadirkan sejumlah nara sumber yang kompeten. Yakni, Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian RI; Achmad Mangga Barani, Ketua FP2SB; Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI; dan Gulat Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO.

“Dalam setahun terakhir, telah terjadi percepatan penerbitan sertifikasi ISPO. Sebab, kewenangan menerbitkan ISPO berada di tangan lembaga sertifikasi bukan lagi pemerintah. Wajar apabila ada percepatan,” ujar  Achmad Mangga Barani, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB).

Ia menjelaskan, dalam 10 tahun ini, aturan mengenai sertifikasi ISPO tiga kali diperbaiki. Mulai Permentan No.19 Tahun 2011 sebagai dasar penerbitan 127 sertifikasi ISPO untuk perusahaan sepanjang 2011-2015.

Periode kedua adalah Permentan Nomor 11 Tahun 2015, menghasilkan 494 sertifikat terdiri dari 480 perusahaan, 4 KUD dan 10 koperasi. Ketiga, Permentan No.38 Tahun 2020. Di mana, proses sertifikasi ini akan dilakukan lembaga Sertifikasi (LS). Semenjak Juli 2020 sampai Agustus 2021, 139 sertifikat ISPO diterbitkan.

“Apa yang kita lakukan ada kemajuan berarti. Salah satu contoh, ada lembaga sertifikasi di periode Permentan Nomor 19 Tahun 2011 hanya menerbitkan  4 sertifikat dalam kurun waktu empat tahun,” kata dia.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono mengakui adanya kemajuan dalam proses sertifikasi ISPO yang telah menyentuh 763 perusahaan.

“Anggota GAPKI sebanyak 496 perusahaan. GAPKI mencanangkan 100 persen sertifikasi ISPO pada 2020 dan itu sebuah keniscayaan karena ini kewajiban,” ujar dia.

Namun, kata dia, pandemi COVID-19 berdampat kepada melesetnya target sertifikasi ISPO. “Transisi agak delay karena ada 70 perusahaan sudah audit, namun pasca itu tidak jelas hasil proses sertifikasinya,” ujar Joko.

Untuk mempercepat sertifikasi ISPO, kata dia, perusahaan sawit yang tergabung dalam  GAPKI telah melakukan refreshment auditor dan melakukan pelatihan atau klinik sawit.

“Bahkan dalam kepengurusan GAPKI, telah ditunjuk Ketua Bidang khusus ISPO yang bekerja membuat sistem aplikasi untuk mendukung ISPO dan diharapkan semua anggota GAPKI menggunakan aplikasi itu,” tambah dia.

Tantangan lain adalah keberterimaan sertifikasi ISPO di Uni Eropa, hingga kini belum terealisasi. “New ISPO karena ada janji Uni Eropa akan menerima (sertifikasi). Selanjutnya terdapat perubahan dalam P&C seperti tambahan aspek transparansi dan traceability,” jelas Joko.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Mahmud, menjelaskan, pemerintah mendorong agar ISPO menjadi bagian dari kepentingan nasional. Saat ini, pemerintah berupaya menyelesaikan terbentuknya sekretariat ISPO untuk mempermudah proses koordinasi ISPO.

Musdhalifah menuturkan, ISPO bukan hanya untuk menjaga citra sawit Indonesia, namun demi eksistensi sawit dari generasi ke generasi. 

“Memang keberterimaan ISPO di pasar internasional masih belum signifikan. Tetapi, kita harus yakin itu semua dapat tercapai. Semua pemangku kepentingan memberikan perhatian optimal agar ISPO bisa dipercepat implementasikan ke seluruh kebun sawit,” ujar pemegang gelar Doktor dari IPB ini.

Gulat Manurung selaku Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), mengungkapkan, sertifikasi ISPO itu baik dan petani sawit berkomitmen untuk menjalankannya. Namun ada kendala bagi petani yang ingin memperoleh sertifikasi ISPO, yakni soal legalitas lahan. Hal ini berkaitan dengan masalah kawasan hutan di perkebunan sawit, serta 73 persen kebun sawit petani berada di hutan produksi.


Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

GIMNI: Harga Minyak Goreng Curah di Atas Rp16 Ribu, Itu Garong

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga bilang, kenaik
berita-headline

Viral

Naik 0,92 Persen, Harga Minyak Goreng di Gorontalo Termahal di Indonesia

Kenaikan harga minyak goreng (migor) terjadi serentak di Indonesia. Mulai dari jenis migor curah,
berita-headline

Kanal

Pabrik Biodieselnya Diresmikan Presiden Jokowi, Siapakah Haji Isam?

Kalangan pengusaha kelapa sawit terkaget-kaget setelah mengetahui Presiden Joko Widodo meresmikan