https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   27 September 2021 - 23:54 wib

Mensos: Akurasi DTKS Dibutuhkan Agar PBI-JK Tepat Sasaran

Viral
berita-headline

Mensos Tri Rismaharini saat menggelar Konferensi Pers.

Kemensos akan melakukan pemadanan data penerima bantuan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

 

Hal tersebut diungkap Menteri Sosial, Tri Rismaharini saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (27/9/2021).


Pemadanan data dengan NIK di Dukcapil dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tersalur tepat sasaran dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.

 

Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi agenda serius Mensos Risma, sebab DTKS merupakan basis data untuk program bantuan sosial pemerintah di semua kementerian.

 

Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)-pun terintegrasi dengan DTKS untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial dengan pemutakhiran data.

 

Demi memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, pemutakhiran data juga akan dilakukan secara periodik dan sistematis. Apalagi, Kemensos juga telah menetapkan PBI-JK setiap sebulan sekali.

 

"Pemutakhiran data dibutuhkan agar data yang tidak padan dengan NIK di Dukcapil, tidak bisa diberikan bantuan. Sebabnya bisa karena pindah segmen, meninggal dunia, data ganda, atau mungkin sudah tidak lagi termasuk kategori miskin," ujar Risma.

 

Per 15 September 2021, dari data PBI-JK sebelumnya, setelah dilakukan pemadanan terdapat data yang padan DTKS sebanyak 74.420.345, dan ada 12.633.338 yang tidak masuk DTKS, namun sudah padan Dukcapil.

 

"Data yang tidak masuk DTKS inilah yang perlu verifikasi status miskin atau tidak mampu oleh daerah. Kalau hasil verifikasi dinyatakan layak, dapat masuk DTKS," tambah Risma.

 

Untuk menuju kuota nasional sebanyak 96,8 juta, terdapat kesempatan untuk mengisi dengan 9.746.317 usulan baru, termasuk perbaikan data yang belum padan Dukcapil, migrasi dari PBI daerah, bayi baru lahir, pekerja yang setelah 6 bulan PHK belum punya pekerjaan, korban bencana dan lain-lain.

 

"Jadi masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum menerima bantuan tidak perlu berkecil hati. Ini kesempatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat diusulkan melalui aplikasi SIKS-NG,” kata Mensos.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

KPK Apresiasi Vonis Uang Pengganti Rp14,59 Miliar Eks Mensos Juliari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadi
berita-headline

Viral

Demokrat: Mensos Risma Bisanya Hanya Tebar Intimidasi dan Caci Maki

Mungkin kalau hari ini dilakukan survei, Menteri Sosial Tri Rismaharini yang akrab disapa Risma,
berita-headline

Hangout

HUT RI ke-76 Ribuan Kado Bansos Diberikan ke Driver Ojol

Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 berpengaruh pad
berita-headline

IXU

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dihentikan

Masyarakat masih menunggu dan bertanya-tanya terkait keputusan pem
berita-headline

Kanal

Mensos Risma Minta Izin Guntur Gunakan Gambar Soekarno di Uang Pecahan Rp100.000 Baru