https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   28 September 2021 - 15:28 wib

Gubernur Anies Enggan Tanggapi Rapat Paripurna Interpelasi di DPRD

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi rapat paripurna interpelasi di DPRD DKI soal Formula E.

"Tidak ada tanggapan khusus karena itu 'kan proses internal," kata Gubernur Anies saat menghadiri peringatan Hari Rabies Sedunia di Ancol, Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Interpelasi Formula E diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.

Anies pun tidak mau berkomentar lebih jauh soal proses hak DPRD meminta keterangan itu kepada dirinya selaku gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis, salah satunya soal Formula E.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi sekaligus Ketua Badan Musyawarah DPRD DKI menuturkan rapat paripurna interpelasi rencananya digelar pada 28 September 2021, pukul 10.00 WIB.

"Setelah rencana kerja, usulan-usulan, semua di-Bamuskan, dan selesai. Ada usulan dari dua fraksi karena di tatib (tata tertib) mengatakan 15 orang sudah cukup untuk interpelasi, dijadwalkan tadi, disetujui. Tanggal 28 besok paripurna," kata Prasetyo, Senin (27/9/2021).

Rapat paripuna tersebut bakal menentukan akankah DPRD melakukan interpelasi atau tidak.

Saat ini, sudah ada 33 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI yang menandatangani usulan hak interpelasi.

Adapun total jumlah wakil rakyat DKI di Kebon Sirih itu saat ini mencapai 105 orang.

Jika ingin terwujud, DPRD DKI harus menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan berjalannya interpelasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebutkan bahwa tujuh fraksi menolak penggunaan hak interpelasi untuk pelaksanaan Formula E.

Politisi Partai Gerindra itu menilai Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menabrak tata tertib (tatib) dengan menyelipkan agenda paripurna hak interpelasi DPRD DKI dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI, padahal agenda tersebut tak ada dalam undangan rapat.

"lni kan, namanya bentuk pelanggaran tatib sendiri. Masa, tatib yang disahkan dan Pras yang mengetuk palunva. Dia sendiri yang melanggar," kata Taufik, Senin.

Dalam Pasal 80 Ayat 3 Tatib DPRD DKI disebutkan bahwa surat undangan keluar wajib ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta dan setidaknya mendapat paraf dua Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

"Untuk Bamus paripurna hak interpelasi Formula E tidak ada dalam agenda dan tak ada paraf WakiI Ketua DPRD DKI. Jadi, Ketua DPRD DKI melanggar aturan yang dibuat sendiri. Interpelasi tidak ada dalam undangan agenda. Aneh aja, kok bisa senafsu itu," ujar dia.

Taufik mengatakan tujuh fraksi dan empat Wakil Ketua DPRD DKI menyatakan tidak akan menghadiri rapat paripurna yang digelar hari ini.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Tanggapi Survei BPS, Anies: Warga Jakarta Makin Matang Berdemokrasi

Provinsi DKI Jakarta didaulat menjadi provinsi paling demokratis berdasarkan rilis indeks demokra
berita-headline

Inersia

Aplikasi JAKI dari Jakarta Smart City Kembali Raih Penghargaan Internasional

Aplikasi JAKI dari Jakarta Smart City kembali mendapatkan penghargaan bertaraf internasional. Kal
berita-headline

Viral

Beri Makan Gratis, Anies: Jakarta Kota Penuh Orang Baik

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menyambut baik program “Semua Bisa Makan”. Pemprov
berita-headline

Viral

Gubernur Anies: Kecelakaan TransJakarta Jarang Terjadi Karena Punya SOP

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa kecelakaan yang menimpa armada di bawah jaring
berita-headline

Viral

DPRD DKI Tunda Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menunda rapat paripurna interpelasi terkait Formula E