https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   01 October 2021 - 02:19 wib

COVID-19 Terkendali, Modal Kuat Ekonomi Indonesia Tumbuh di Atas 5 Persen

Gelombang kedua COVID-19 pada Mei 2021, berhasil dilalui dengan cukup baik oleh Pemerintah Indonesia, melalui program percepatan vaksinasi di seluruh penjuru Tanah Air. Dengan pulihnya kesehatan, membuka jalan bagi pemulihan ekonomi nasional.

Demikian pernyataan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Muhidin M Said, Jakarta, Kamis (30/9/2021), menyambut pengesahan APBN 2022.

"Pengalaman dan capaian dalam menjalankan APBN 2020 dan 2021, adalah bekal kita mempersiapkan APBN 2022. Khususnya dalam menjalankan program pemulihan kesehatan rakyat dan ekonomi nasional. Kita mengharapkan APBN 2022 ini lebih kredibel, sehat dan berkesinambungan," papar anggota Fraksi Partai Golkar DPR ini.

Terkait APBN 2022 yang baru diketok palu, anggota Komisi XI DPR ini, membeberkan satu per satu asumsi makro. Pertumbuhan ekonomi 2022 dipatok 5,2 persen. Angka ini dinilai cukup realistis jika mengacu kepada perekonomian saat ini.

"Kita sudah memiliki modal baik pada triwulan II-2021, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7,2 persen (yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi pada 2022, diharapkan akan memberikan dampak terhadap konsumsi, dan daya beli kembali normal," ungkapnya.

Sehingga, lanjut Muhidin, ketangguhan daya beli mampu mendorong tingkat inflasi semakin terkendali di kisaran 3 persen secara tahunan alias year on year (yoy).

"Komposisi ini menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ideal. Sesuai dengan situasi masa normal, sebelum pandemi COVID-19," jelas Muhidin.

Untuk nilai tukar (kurs) rupiah terhadap US$, diusulkan Rp14.350 per US$. Angka ini sudah memasukkan faktor tapering off Bank Sentral AS (The Federal Reserve/The Fed) pada 2021.

Sedangkan pengelolaan suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun, menunjukkan tren positif, seiring menguatnya permintaan domestik khususnya dari perbankan.

"Kita yakin, melihat tingginya permintaan domestik, maka suku bunga SUN 10 tahun realistis pada angka 6,8 persen," tuturnya.

Membaiknya permintaan minyak mentah dunia, lanjut Muhidin, berdampak kepada harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Proce/ICP). Pada Agustus 2021, ICP mencapai US$67,80 per barel.

Hingga akhir 2021, diperkirakan berada di rentang US$55 hingga US$65 per barel. Sehingga cukup realistis, jika ICP pada 2022 ditetapkan US$63 per barel.

Membaiknya harga minyak mentah dunia, lanjutnya, harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk menggenjot kapasitas produksi minyak dan gas bumi (migas). Oleh sebab itu, usulan lifting minyak bumi 703 ribu barel/hari dan lifting gas bumi 1.036 ribu barel setara minyak per hari, sudah sangat tepat.

Terkait bertumbuhnya pengangguran dan kemiskinan sepanjang pandemi COVID-19, menurutnya, tidak bisa dipungkiri. Data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen, atau setara 27,54 juta jiwa. Di mana, APBN 2022 diharapkan bisa menurunkan tingkat kemiskinan ke angka satu digit, yakni kisaran 8,5 hingga 9,0 persen.

Begitu pula tingkat pengangguran pada Februari 2021, mencapai 6,26 persen, atau setara 8,75 juta jiwa. Peningkatan pengangguran tertinggi terjadi pada penduduk berusia 20-24 dan 25-29 tahun, masing-masing 3,36 persen dan 2,26 persen.

"Transformasi kebijakan sektor tenaga kerja pada 2022 harus bisa menjawab pengurangan pengangguran 5,5-6,3 persen, terutama usia produktif. Langkah ini untuk mengantisipasi bonus demografi pada 2035 nanti agar tidak menjadi beban demografi," terangnya.

Untuk tingkat ketimpangan (rasio gini), lanjutnya, diusulkan berada di level 0.376-0,378. Tahun depan, pembiayaan utang masih menjadi pilar penting pada struktur APBN.

Kebijakan counter cyclical menyebabkan belanja meningkat tajam, di sisi lain penerimaan terkoreksi cukup dalam, karena pelemahan ekonomi dan serangkaian subsidi pajak untuk rakyat.

Menurut Muhidin, pembiayaan APBN 2022 ditopang pembiayaan utang sebesar Rp973,58 triliun. Terdiri dari SBN netto Rp991,28 triliun dan pinjaman netto Rp17,7 triliun.

"Kita mengusulkan agar pemerintah membuat blue print kebijakan utang. Ini penting untuk mengontrol beban bunga dan pokok utang yang cenderung meningkat setiap tahunnya," tuturnya.

Suka atau tidak, lanjutnya, pemerintah harus memiliki road map dalam menurunkan ketergantungan terhadap utang, sekaligus mendorong sumber penerimaan baru. Serta, mengembangkan beragam skema pembiayaan pembangunan.

"Kita berharap, APBN 2022 menjadi jalan pembuka menuju pemulihan ekonomi yang jauh lebih baik. Mengingat, pada 2023, APBN akan kembali pada kondisi normal. Di mana, defisit anggaran dikembalikan di bawah 3 persen dari PDB," pungkasnya.
 

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

Tidak Ada Berita yang Relevan