https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   01 October 2021 - 08:43 wib

Angka Kemiskinan Jatim Meningkat, Wapres Minta Prioritaskan Ini

Viral
berita-headline

(ist)

Serangan pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 menghambat percepatan penanganan kemiskinan di Jawa Timur. Angka kemiskinan terkini di Jatim meningkat dari 11,09 persen menjadi 11,40 persen.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa diperlukan kerja ekstra keras untuk memastikan pengentasan warga dari kemiskinan ekstrem hingga nol persen dapat diwujudkan pada akhir tahun 2024.

Pemerintah daerah diminta untuk menentukan lokus prioritas dan sekaligus memfokuskan sumber daya untuk mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.


Hal ini diungkapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam cuitannya akun  twitternya  pada kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kamis (30/09).

Wapres meminta agar pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kelima kabupaten prioritas di Jatim segera menentukan lokus prioritas dan memfokuskan sumber daya dengan menggunakan kombinasi antara indikator persentase penduduk miskin ekstrem dan juga jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah. 

”Saya meminta agar pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kelima kabupaten prioritas di tahun 2021 perlu menentukan lokus prioritas,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pandemi Covid-19 menghantam sektor kehidupan di kota daripada desa. Di desa, secara umum, penduduk miskin berkurang 33.200 jiwa, tetapi di kota warga miskin tambah 20.000 orang. Dari sinilah, secara umum, pengurangan warga miskin di Jatim hanya 13.200 jiwa karena kemiskinan menggerogoti kehidupan kota.

Khofifah juga mengatakan, situasi kehidupan di desa jelas berbeda dengan di kota. Di desa, pengeluaran terkait gaya hidup bisa ditekan sehingga rendah, sementara di kota sulit. Di sisi lain, bantuan dari pemerintah terhadap warga terdampak pandemi di kota dan desa nilainya setara misalnya Rp 200.000 per bulan.

Dalam pandemi, pemerintah sempat menerapkan pembatasan sosial yang menghentikan sementara aktivitas ekonomi. Dengan bantuan Rp 200.000 per bulan, warga desa dengan pengeluaran tidak tinggi bisa lebih mampu bertahan daripada warga terdampak di kota. Dari sanalah kemudian Pemprov Jatim menghadirkan program bantuan suplemen bagi 333.000 keluarga di 600 kelurahan di Jatim. Nilainya, separuh dari bantuan pemerintah pusat terhadap mereka.

Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto mengatakan, situasi pandemi yang memiskinkan masyarakat menambah tekanan dan frustrasi sosial. 

Bantuan memang bisa agak melegakan. Namun, yang penting ditelisik adalah sejauh mana bantuan benar-benar menyasar sasaran yang tepat.

Warga terdampak pandemi, lanjut Bagong, berspektrum luas. Di kota-kota, karena pandemi, seorang lelaki berkeluarga yang tinggal di kompleks perumahan diputus pekerjaannya. Karena tak bekerja, penghasilan pun tiada sehingga menyambung hidup dari tabungan atau kerja serabutan. Orang-orang terdampak seperti itulah yang ”tiba-tiba” miskin, tetapi terlewat dari kategori memerlukan bantuan.

”Di sisi lain, ketika situasi pandemi membaik, perekonomian juga membaik sehingga mulai terjadi inflasi. Padahal, sebagian warga terdampak belum pulih karena pekerjaannya belum kembali,” kata Bagong.


Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Abaikan Protes Aliansi Dosen , UNJ Tetap Akan Berikan Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin

Pemberian gelar doktor honoris causa kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Tho
berita-headline

Viral

Dari Raffi Ahmad Sampai Wapres Ma'ruf Amin Siap Meriahkan Upacara Penutupan PON XX Papua

Ajang PON XX Papua 2021 telah selesai digelar. Hari ini, Jumat (15/10/2021) acara closing ceremon
berita-headline

Viral

Empat Nama Capres 2024 Masuk Radar PAN

Empat nama tokoh luar partai masuk dalam radar Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menghadapi Pilp
berita-headline

Viral

Masih Ada Sekolah Belum Berani Tatap Muka, Ini Kata Wapres

Meski sudah masuk kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di bawah level 4, n
berita-headline

Kanal

Pendamping Desa Harus Berperan Dalam Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di 2024

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar membuka kegiat