https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   01 October 2021 - 09:14 wib

10 Anggota DPRD Muara Enim Jadi Tersangka, Terima Duit Suap Buat Modal Nyaleg

Viral
berita-headline

KPK Menetapkan 10 Anggota DPRD Muara Enim Sebagai Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Muara Enim.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan atas kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani; Aries HB selaku Ketua DPRD Muara Enim; Ramlan Suryadi selaku Plt Kadis PUPR; Elfin MZ Muhtar selaku Kabid Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim; serta seorang pihak swasta bernama Robi Okta Fahlefi.

Keenam orang tersebut telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman. Tak hanya itu, kasus ini juga telah menjerat Bupati nonaktif Muara Enim, Juarsah dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Muara Enim periode 2018-2020. Juarsah saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang.

"Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan terdakwa Ahmad Yani dan kawan-kawan, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan September 2021, dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021) malam.

Sebanyak 10 anggota DPRD Muara Enim yang ditetapkan tersangka, yakni, Indra Gani BS; Ishak Joharsah; Ari Yoca Setiadi; Ahmad Reo Kusuma; Marsito; Mardiansyah; Muhardi; Fitrianzah; Subahan; dan Piardi.

Alex, sapaan Alexander Marwata menyatakan, 10 anggota DPRD Muara Enim yang menjadi tersangka kasus ini diduga menerima suap dengan nilai bervariasi mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dari Robi Okta Fahlefi.

Suap itu diberikan agar proyek-proyek yang digarap Robi dengan cara menyuap Ahmad Yani, Juarsah dan pihak lainnya tidak diganggu oleh anggota dewan.    

Atas dugaan tindak pidana tersebut para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK langsung menahan para tersangka di tiga rutan berbeda. Mereka bakal mendekam di sel tahanan masing-masing setidaknya selama 20 hari pertama terhitung aejak 30 September 2021 hingga 19 Oktober 2021.

"Untuk antisipasi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri  pada rutan masing-masing," kata Alex.

Duit Korupsi Buat Modal Nyaleg
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan sepuluh orang anggora DPRD Kabupaten Muara Enim karena diduga menerima uang Rp50 juta sampai Rp500 juta. Lembaga Antikorupsi menduga uang itu digunakan untuk pencalonan dalam pemilihan legislatif (pileg).

"Uang-uang tersebut, diduga digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu," kata Alexander Marwata dalam keterangannya.

Uang yang diterima para tersangka diduga sebagai duit tutup mulut agar pihak DPRD tidak mengganggu proyek yang dikerjakan Robi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Muara Enim. Total uang yang diterima ditaksir mencapai Rp5,6 miliar.

Uang itu diberikan secara bertahap. Alex menyebut beberapa tersangka menerima uang di rumah makan di Muara Enim.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

KPK Janji Pelajari Vonis eks Kadis Lampung Selatan

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan pihaknya akan mempelajari
berita-headline

Viral

KPK Bidik Pihak Lain Yang Kecipratan Uang Hasil Rekayasa Pajak PT Jhonlin Hingga Panin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengejar pihak-pihak yang diduga turut kecipr
berita-headline

Viral

Dipecat Firli Bahuri Cs, Kader NU Sang 'Raja OTT' Dagang dan Mengajar Mengaji di Pesantren

Harun Al Rasyid, merupakan salah satu dari 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak
berita-headline

Viral

KPK Diminta Kejar Kasus Pajak Perusahaan Lain

Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Angin Prayitno Aj
berita-headline

Viral

Ini Isi Pertemuan 57 Pegawai KPK dan Polri

Mabes Polri telah memulai pembahasan dengan 57 orang mantan pegawai Komisi Pemberantasan Koru