https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   07 October 2021 - 03:32 wib

Soal Calon Panglima TNI, Adu Kuat Pengaruh ke Jokowi

Viral
berita-headline

KSAD Jenderal Andika Perkasa (kiri) dan KSAL Laksamana Yudo Margono (ist)

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjono akan memasuki masa pensiun di bulan November nanti. Artinya Presiden Joko Widodo harus mengajukan nama calon Panglima TNI baru untuk menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjono.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada tanda-tanda Presiden Jokowi akan mengajukan nama calon Panglima TNI baru ke DPR untuk dilakukan fit and proper test atau uji kelayakan yang selanjutnya akan dikukuhkan lewat sidang paripurna DPR.

Informasi yang diperoleh Inilah.com, saat ini masih ada tarik ulur beberapa elite terkait siapa yang akan diajukan sebagai Panglima TNI yang baru.

Beberapa elite memberi rekomendasi ke Presiden Jokowi untuk memilih Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI selanjutnya. Sementara kubu lainnya merekomendasikan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon pengganti Marsekal Hadi Tjahjono.

Dalam perayaan HUT TNI ke-76 beberapa hari lalu, Presiden Jokowi juga melempar candaan kepada istrinya saat sedang melihat pameran alutsista milik TNI di area Istana Negara.

Jokowi menanyakan kepada sang istri, Iriana, apakah ingin menaiki kendaraan taktis milik TNI Angkatan Darat (AD) yang disopiri oleh KSAD Jenderal Andika Perkasa. Candaan itu membuat spekulasi jika Jenderal Andika merupakan calon kuat Panglima TNI berikutnya.

Di sisi lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sempat keceplosan atau 'terpeleset lidah' menyebut KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Momen ini terjadi saat Wapres menyampaikan keterangan pers usai meninjau vaksinasi COVID-19 bersama TNI AL di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten, pada 16 September lalu.

"Hari ini saya hadir di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan pemerintah daerah. Dan ada Bapak Panglima hadir di sini. Eh, Bapak KSAL," ujar Ma'ruf dalam sebuah video rekaman.

Saat dikonfirmasi terkait dengan bursa calon Panglima TNI kepada DPR, dalam hal ini Komisi I, mereka mengaku belum menerima surat pengajuan nama calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjono.

"Sejauh ini saya belum dapat informasi mengenai surat pengajuan tersebut (calon Panglima TNI)," kata Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra, Sugiono, kepada Inilah.com, Rabu (6/10/2021).

Panglima TNI Pensiun di Bulan November

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, usia paling tinggi bagi seorang perwira adalah 58 tahun. Artinya seorang perwira khususnya Panglima TNI yang sudah masuk usia 58 tahun masuk masa pensiun untuk karir militernya.

Saat ini, Marsekal Hadi Tjahjono berusia 57 tahun 331 hari, berarti tepat tanggal 8 November 2021, dia genap berusia 58 tahun, yang artinya sudah masuk usia pensiun dari TNI.

"Jadi pasti kita akan memiliki Panglima TNI baru sebelum tanggal 8 November," ujar Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dihubungi Inilah.com, Rabu.

Meski demikian, Nurul mengaku hingga saat ini Komisi I DPR belum menerima surat resmi pengajuan nama calon Panglima TNI baru dari Presiden Jokowi. Padahal menurut ketentuan undang-undang, sebelum masa pensiun tiba, Presiden sudah harus mengajukan nama calon pengganti Panglima TNI yang masuk masa pensiun.

"Kami mengharapkan surat presiden (surpres) ini bisa masuk ke DPR segera, agar bisa ditindaklanjuti oleh Komisi I dengan melakukan fit and proper test," katanya.

Nurul menjelaskan, masa sidang DPR kali ini cukup singkat karena DPR akan memasuki masa reses pada 8 Oktober 2021. Jadi kemungkinan besar Presiden Jokowi baru akan mengajukan nama calon Panglima TNI baru pada awal November 2021, tepat dimulainya masa sidang DPR berikutnya.

"Jadi besar kemungkinan jika surpres sudah diterima oleh DPR, Komisi I baru akan melakukan fit and proper test pada masa sidang berikutnya yang dimulai pada tanggal 1 November," ujar Nurul.

Saat ini, ada beberapa nama perwira bintang empat yang masuk sebagai kandidat calon Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjono, mereka adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.

Meski begitu, Nurul menegaskan pihak DPR tak mau mengintervensi ataupun mencampuri keputusan Presiden Jokowi dalam menentukan calon Panglima TNI yang baru. Sebab DPR hanya berperan untuk melakukan fit and proper test dan pengesahan lewat sidang paripurna.

"Kami akan mendukung sosok yang ditunjuk Presiden, karena memang hal tersebut merupakan hak prerogatif beliau (Presiden Jokowi)," katanya.

Nama Jenderal Andika Perkasa Menguat

Berdasarkan hasil survei terkait calon kuat Panglima TNI yang dilakukan oleh SETARA Institute, nama KSAD Jenderal Andika Perkasa menjadi kandidat paling kuat. Hal ini didasari atas beberapa indikator survei yang dipakai berdasarkan tantangan keamanan saat ini dan ke depan.

Dalam survei itu, SETARA Institute mengklaim melibatkan 100 ahli di bidangnya masing-masing yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional.

Meski begitu, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaedilah Badrun menyangsikan kredibilitas survei tersebut yang menempatkan adanya calon Panglima TNI terkuat.

"Kok bisa-bisanya ada survei calon Panglima TNI," kata Ubaedillah beberapa waktu lalu.

Dia menilai survei calon Panglima TNI baru merupakan sesuatu yang aneh. Pasalnya, pergantian atau pengajuan nama calon Panglima TNI itu bukan ditentukan oleh publik, tetapi merupakan hak prerogatif Presiden sesuai dengan Undang-undang dan persetujuan dari DPR.

"Maaf, survei calon panglima TNI itu menurut saya aneh. Apalagi secara metodelogi menggunakan metode pengumpulan sampel secara purposive atau purposive sampling. Responden survei juga disebut 100 ahli yang dipilih tetapi tidak disebutkan siapa saja," jelas Ubaedillah.

TNI Punya Pakem Sirkulasi Panglima TNI

Ubaedillah mengatakan, pergantian Panglima TNI adalah sesuatu agenda rutin terjadi. Selain itu TNI juga memiliki mekanisme sirkulasi elit yang sudah mapan.

Mekanisme sirkulasi elite TNI ini berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2004 yang disebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap matra angkatan.

"Karena itu, Panglima TNI biasanya dijabat secara bergiliran oleh tiap perwira dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kali ini sesungguhnya adalah hak Kepala Staf Angkatan Laut," ungkapnya.



Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Jokowi Tidak Punya Pakem Rotasi untuk Calon Panglima TNI

Presiden Joko Widod
berita-headline

Viral

Tambah Lagi Daftar Nama Background Jenderal Disebut Capres 2024

Nama KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa,  ada dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consult
berita-headline

Inersia

Tiga Jenderal Ramaikan Bursa Panglima TNI

Bursa Panglima TNI semakin memanas, mencari sosok pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pen
berita-headline

Viral

Mensesneg Sambangi KSAD Andika, Kode Keras Panglima TNI?

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Pratikno menyambangi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) J
berita-headline

Viral

Jelang World Superbike, Polda NTB Percepat Sebaran Vaksinasi di Kawasan Wisata

Sekitar 5.000 masyarakat tercatat sebagai sasaran kegiatan Serbuan Vaksin Nusantara Nawahasta Aka