https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   09 October 2021 - 18:49 wib

Pengusaha, Oknum BPN, Preman, dan Aparat Hukum Terlibat dalam Penyerobotan Tanah

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil soal mafia tanah, Direktur Lokataru Iwan Nurdin mengatakan bahwa kasus penyerobotan tanah negara bukan dilakukan mafia tanah, tetapi oleh kolaborasi antara oknum BPN, pengusaha, preman berbayar, dan aparat hukum.

"Saya kira itu bukan kerjaan mafia tanah. Kalau mafia tanah itu kalau pengusaha atau industri merampas tanah rakyat. Di situ ada mafia yang biasanya melibatkan pengusaha, oknum BPN, preman bayaran hingga aparat hukum," papar Iwan kepada Inilah.com, Sabtu (9/10/2021).

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyebut mafia tanah tak hanya menggasak tanah rakyat, tapi juga tanah negara, bahkan lahan BUMN, seperti Pertamina pun dikuasai.

"Ini (perbuatan mafia tanah) terjadi di seluruh Indonesia. Siapa saja korban? Korban bukan hanya masyarakat. Korban (juga) Pertamina dengar? Itu kasus di Rawamangun, tanah Pertamina digugat," kata Sofyan dalam sebuah diskusi virtual, Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Ia mengatakan dalam kasus sengketa lahan di Rawamangun, Pertamina digugat oleh pihak yang diduga mafia tanah dengan menggunakan dokumen palsu.

Berdasarkan putusan persidangan, kata Sofyan, Pertamina menang. Namun, tiba-tiba pihak pengadilan mendebet (auto debit) rekening Pertamina. Perusahaan plat merah itu kehilangan uang senilai Rp224 miliar.

Contoh lain, Menteri Sofyan menyebut hampir sepertiga tanah di Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah. Tak berhenti di situ, mereka mengincar lahan milik pemkot, anak usaha BUMN, Pelindo, PLN, dan Masjid Al Markaz Al Islami yang juga termasuk aset negara.

Iwan Nurdin pun menyebut kalau benar Menteri ATR Sofyan Djalil serius dalam pemberantasan mafia tanah, menurutnya, bukalah kasus pertanahan yang melibatkan tanah masyarakat.

"Kalau yang diserobot tanah negara, aset daerah atau BUMN, itu mudah sekali. Karena negara punya alat-alatnya. Berbeda dengan konflik pertanahan yang obyeknya tanah rakyat. Lebih rumit," ungkapnya.

Bisa jadi Iwan benar. Banyak pengusaha menguasai lahan milik negara atau BUMN, adalah kerjaan koruptor. Tentunya saja lahan yang dijadikan obyek korupsi haruslah memiliki nilai ekonomi yang wah.

"Menurut saya, penguasaan lahan negara oleh pengusaha, jelas itu korupsi. Bongkar sampai tuntas. Jangan cuman dipecat dan selesai begitu saja," tegasnya.

Ada Jejak Pontjo Sutowo dan Djoko Tjandra

Terkait banyaknya tanah negara yang jatuh ke tangan pengusaha, diakui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dikatakan bahwa kejadian ini banyak terjadi di era Soeharto.

Sri Mulyani bilang, Indonesia banyak sekali kehilangan aset, akibat buruknya pembukuan atau neraca keuangan negara di masa lalu. Selanjutnya dia menyebut tanah negara yang kini berdiri dua hotel mewah, yakni Hotel Sultan dan Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

Untuk menarik lagi aset tersebut ke negara, Sri Mulyani bilang, perlu proses panjang yang mengorbankan waktu dan biaya.

"Suatu saat terjadi kerja sama, tiba-tiba swasta sudah punya title, sehingga waktu kami mulai membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada dalam titlenya, kita hilang, dan sekarang jadi Hotel Sultan. Hotel Mulia itu kita harus fight sekali, untuk bisa titlenya tetap punya pemerintah tapi kerja samanya boleh swasta," papar Sri Mulyani.

Saat ini, Hotel Sultan dikelola Singgasana Hotel dan Resort. Perusahaan manajemen perhotelan itu juga tercatat sebagai pengelola Jakarta Convention Center (JCC), House Sangkuriang Bandung, dan Singgasana Hotel Surabaya.

Hotel Hilton tercatat pernah dimiliki tokoh militer yang juga mantan Dirut PT Pertamina (persero), Ibnu Sutowo. Pada 2005, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, mengaku tertipu oleh PT Indobuildco yang dikiranya anak usaha Pertamina.

Kala itu, Ibnu Sutowo selaku Dirut Pertamina, diminta membangun hotel di Senayan dengan hak guna bangunan 30 tahun. Belakangan, hotel tersebut dikelola menjadi perusahaan pribadi (keluarga). Selanjutnya, Hotel Hilton jatuh ke tangan Pontjo Sutowo, hingga berganti nama menjadi Hotel Sultan.

Pada 2012, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengungkapkan kabar baik. Bahwa, Hotel Sultan sudah kembali menjadi aset negara. Berdasarkan keputusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA).

Sementara Hotel Mulia Senayan yang letaknya tak jauh dari pintu masuk Gedung MPR/DPR/DPD RI,  adalah milik Djoko S Tjandra. Pria kelahiran Sanggau, 27 Agustus 1950, identik dengan Grup Mulia, memiliki bisnis inti properti.

Pada 1970-an, Djoko Tjandra bersama tiga saudaranya, yakni Tjandra Kusuma (Tjan Boen Hwa), Eka Tjandranegara (Tjan Kok Hui), Gunawan Tjandra (Tjan Kok Kwang) mendirikan Grup Mulia.

Dekade 1990-an, bisnis Grup Mulia semakin moncer saat menguasai kepemilikan properti perkantoran seperti Five Pillars Office Park, Lippo Life Building, Kuningan Tower, BRI II, dan Mulia Center.

Grup Mulia menaungi sebanyak 41 anak perusahaan di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, kepemilikan propertinya antara lain Hotel Mulia Senayan, Mulia Resort & Villas (Nusa Dua, Bali), Wisma Mulia, Wisma GBKI,serta Kondominium dan Mal Taman Anggrek.

Selain properti, grup yang pada 1998 memiliki aset Rp11,5 triliun itu merambah sektor keramik, metal, dan gelas. Tak terpengaruh kehebohan yang ditimbulkan Djoko S Tjandra tersebut, bisnis Grup Mulia, tetap bersinar.
 
Lima Mal di Tanah Negara

Dari laman Setneg, inilah lima mal besar yang berdiri di atas lahan milik negara:

1. Plaza Semanggi Plaza Semanggi, berada di Jalan Sudirman, Jakarta, berdiri di atas lahan negara. Dikutip dari laman resmi Setneg, tanah seluas 19.000 meter persegi tersebut sebelumnya dikelola Yayasan Gedung Veteran.

Namun, dalam perkembangannya, yayasan itu menyewakannya kepada PT Prima Nusa Indah untuk dibangun Plaza Semanggi. Penyewaan tanah ini sempat jadi sorotan pada tahun 2008, lantaran uang sewa saat itu tak masuk ke kas negara.

2. Plaza Senayan adalah sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di sekitar kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mal ini cukup terkenal di kalangan anak muda. Plaza Senayan mulai dibuka pada 1996.

Mal ini juga dikenal sebagai pusat penjualan barang-barang bermerek internasional. Letaknya sangat strategis lantaran dekat dengan Central Business District (CBD) Sudirman, serta diapit dua jalan protokol.

3. FX Sudirman fX Sudirman atau disingkat dengan fX adalah sebuah pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Senayan, tepatnya di Jalan Sudirman, Jakarta.

Pada awalnya, pusat perbelanjaan ini dikenal dengan X'nter dan Sudirman Place. Letaknya yang sangat strategis, membuat mal ini ramai didatangi untuk tempat nongkrong karyawan di sekitar Jalan Sudirman setelah jam kerja. Saat ini, pengelola fX Sudirman di bawah Plaza Indonesia.

4. Senayan City atau sering disebut Senci, masuk dalam deretan mal mewah di Jakarta. Mal ini berdiri di atas lahan milik negara di bawah pengelolaan Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPK GBK).

Bangunan mal ini berdempetan dengan kantor salah satu stasiun televisi swasta. Letaknya masuk ke Kecamatan Tanah Abang dan dikelola oleh pengembang properti, PT Agung Podomoro Land Tbk.

5. JIExpo Kemayoran Pusat perbelanjaan yang berada di Kemayoran ini biasanya sangat ramai saat gelaran tahunan Pekan Raya Jakarta (PRJ). JIExpo menempati lahan negara yang dulunya merupakan bekas Bandar Udara Kemayoran.

Lahan seluas 44 hektare di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) merupakan tanah milik Sekretariat Negara. PT JIExpo merupakan pengelola tempat dilangsungkannya PRJ ini. PT JIExpo hanya mengelola 10 persen dari total lahan yang ada di Kemayoran. Total tanah di Kemayoran itu sebesar 440 hektar.

Sebenarnya, masih banyak lagi tanah negara yang dikuasai pengusaha. Misalnya kawasan segitiga emas SBCD Kuningan yang dulunya milik tentara, kini berpindah tangan ke Grup Artha Graha. Lahan PTPN IX di Semarang, Jawa Tengah, berubah menjadi perumahan elit.






Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

IPW Desak Polri Selesaikan Kasus Perampasan 390 Hektare Lahan Petani di Riau

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Bareskrim Polri menyelesaikan kasus perampasan lahan 390 he
berita-headline

Kanal

Komite I DPD RI Desak ATR/BPN Berantas Mafia Tanah

Komite I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Ba
berita-headline

Viral

Uji Nyali Menteri Sofyan Berantas Mafia Tanah

Kalangan aktivis pertanahan belum melihat keseriusan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala
berita-headline

Kanal

Jadi Korban Mafia Tanah, Guru Besar IPB Sambangi Kompolnas

Guru Besar IPB Profesor Ing Mokoginta menyambangi kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) d