https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   10 October 2021 - 07:05 wib

Said Didu: UU HPP Suburkan Pengemplang Pajak, Tak Ada Lagi Sanksi Hukum

Viral
berita-headline

Said Didu (ist)

Ada yang aneh dalam UU Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) yang baru saja disahkan DPR. Aturan baru di era Menteri Keuangan Sri Mulyani ini, dinilai lebih berpihak kepada pengemplang ketimbang rakyat jelata alias wong cilik.

Dalam sebuah diskusi daring yang digelar Narasi Institute, Jumat (8/10/2021), mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu 'menguliti' UU HPP. Dia mengaku heran dengan isi UU HPP di era Menkeu Sri Mulyani yang justru lemah ketika berhadapan dengan pengemplang pajak.

Alasan Said Didu, dalam beleid tersebut, memberikan diskon atas denda serta menghapus hukuman pidana bagi pengemplang pajak. Seperti diketahui dalam UU HPP, pemerintah menurunkan denda atau sanksi administrasi bagi pengemplang pajak turun dari semula 50 persen menjadi 30 persen dari kewajiban pajaknya. Ketentuan berlaku untuk pengemplang pajak yang ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan langsung membayar pajaknya.

Sementara, pengemplang pajak yang menempuh jalur pengadilan lebih dulu, sanksi yang dikenakan turun menjadi 60 persen. Padahal, sanksi awal sebesar 100 persen. Selain itu, pemerintah tidak akan memidanakan pengemplang pajak, namun cukup membayar dendanya.

"Jadi ketika negara butuh uang, dia justru melonggarkan pendapatan negara dari orang kaya. Ini seolah Direktorat Jenderal Pajak angkat tangan dengan orang kaya," ucap Said Didu.

Padahal, menurutnya, aturan yang berlaku sebelumnya sudah baik, di mana ada denda besar dan hukuman pidana. "Saya paham pidana ini selalu dijadikan tempat perdagangan penegak hukum, tapi kan memberikan pidana dan denda bagus dong, ada dua hukumannya," imbuhnya.

Lebih lanjut, menurut Said, pemerintah seharusnya memberatkan hukum bagi pengemplang pajak. Salah satunya bisa dilakukan dengan melakukan penyitaan aset dan hartanya ketika kasus pajak masih ada di ranah pengadilan.

"Yang saya harap muncul kemarin adalah walau sedang di pengadilan, maka aset-asetnya disita dulu, dibekukan rekeningnya, itu yang saya tunggu. Jadi kau berperkara, kau bisa menyogok penegak hukum tapi ku sita dulu hartanya," tuturnya.

Di sisi lain, ia juga menyayangkan bahwa pemerintah kembali akan menggelar program pengampunan pajak (tax amnesty) pada 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Menurutnya, kebijakan ini justru menguntungkan pengusaha yang selama ini tidak membayar pajak kepada negara. "UU HPP ini memberikan karpet merah kepada oligarki," ujar Said Didu.

Sebelumnya, pemerintah resmi mengurangi sanksi administrasi berupa denda untuk pengemplang pajak. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengungkapkan, sanksi tersebut turun dari 50 persen menjadi hanya 30 persen. Selain itu, pemerintah menghapuskan sanksi pidana untuk pengemplang pajak.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Muhidin M Said mengatakan, muatan substansi UU HPP sudah sejalan dengan agenda pemulihan ekonomi nasional. Meski sempat menuai kontroversi di tengah masyarakat akibat    usulan pengenaan pajak yang terlampau membebani di saat perekonomian masih tertekan oleh dampak-dampak pandemi, pembahasan UU HPP mampu menyerap aspirasi dari setiap elemen bangsa sehingga    menghasilkan kesepakatan yang ideal dan akomodatif.       
    
Kementerian Keuangan, kata dia, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, layak mendapat apresiasi atas kebesaran hati dan kebijaksanaannya dalam    menampung dan menerima    aspirasi masyarakat melalui fraksi-fraksi    di DPR.   

"Kebijaksanaan tersebut tercermin dalam dibatalkannya sejumlah usulan dalam draf awal RUU, seperti pengenaan PPN bagi barang kebutuhan pokok dan sejumlah jasa layanan dasar masyarakat, PPN multitarif, penghapusan diskon PPh bagi WP UMKM, dan sebagainya," papar anggota Komisi XI DPR ini.       
    
Menurutnya, pembahasan dan pengesahan UU HPP memiliki urgensi yang mendesak karena tingginya kebutuhan akan reformasi perpajakan dalam rangka transisi kebijakan fiskal menuju normal pada 2023.   

Dalam hal ini, fraksi-fraksi di DPR layak    mendapat apresiasi atas    kerja kerasnya    menyerap    aspirasi masyarakat, sehingga pembahasan    RUU HPP    dapat diselesaikan dalam waktu yang    relatif    singkat.    
    
"Sejak awal, Fraksi Partai Golkar konsisten mengawal RUU HPP agar tidak kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional serta    semangat reformasi struktural dalam UU Cipta Kerja. Untuk tujuan tersebut, Fraksi Partai Golkar melakukan berbagai upaya," ungkapnya.

Dalam Pandangan Umum tentang RUU HPP, lanjutnya, Partai Golkar menyampaikan sejumlah. Secara substansi, RUU HPP mencakup hukum pajak formil (UU KUP, UU Pengampunan Pajak) dan materiil (UU PPh, UU PPN, UU Cukai, UU Ciptaker) sekaligus.   
    
"Dari sisi hukum pajak formil, RUU HPP berpotensi dan memunculkan kekhawatiran terhadap terjadinya aggressive tax collection akibat    pengaturan dan subjective judgement yang berlebihan oleh fiskus. Potensi pemungutan pajak yang agresif tersebut ditimbulkan oleh muatab RUU KUP," ungkapnya.





Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

PPN Naik 11 Persen, Semua Harga Barang akan Naik

Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat mengerek naik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen me
berita-headline

Viral

Pemerintah Resmi Perpanjang Diskon PPnBM Hingga Akhir Tahun

Pemerintah resmi memperpanjang lagi kebijakan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Peme
berita-headline

Viral

Mau Rayakan Hari Kemerdekaan Belasan Mobil Mewah Ketahuan Belum Bayar Pajak

Sejumlah mobil mewah berharga miliaran ditahan. Mulai dari  merek Ferrari, Rolls-Royce, Mase
berita-headline

Inersia

Cerita Said Didu, Rocky Gerung Baca Al-Qur'an dan Tandai Halaman Penting

Nama Rocky Gerung masih ramai diperbincangan publik buntut disomas
berita-headline

Viral

KPK Bidik Pihak Lain Yang Kecipratan Uang Hasil Rekayasa Pajak PT Jhonlin Hingga Panin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengejar pihak-pihak yang diduga turut kecipr