https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   10 October 2021 - 10:32 wib

Luhut Lagi Jabat Lagi, Pengamat: Seolah-olah Negara ini Punya Jokowi dan Luhut

Viral
berita-headline

Presiden Jokowi dan Menko Luhut Binsar Pandjaitan

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapat jabatan baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Hal ini semakin menambah panjang daftar jabatan Luhut di pemerintahan hingga muncul anggapan Luhut-lah satu-satunya menteri terbaik Presiden Jokowi dalam segala urusan."Mungkin dia yang sedang dipercaya Jokowi. Atau bisa juga Jokowi tak percaya pada menteri-menteri lain, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin kepada Inilah.com, Sabtu (9/10/2021) malam.

Sebelumnya, Luhut juga dipercaya Jokowi untuk menurunkan kasus Covid-19 di 8 Provinsi. Tak sampai di situ, Luhut juga ditunjuk menjadi Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, hingga Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

"Atau Jokowi juga tak melihat banyak anak-anak bangsa lain yang hebat dan mampu, sehingga Luhut lagi yang dipercaya. Sehingga hampir semua urusan banyak serahkan padanya," ungkapnya.

Padahal Ujang menilai, Luhut lagi Luhut Lagi (4L) untuk sejumlah jabatan yang sebenarnya ada orang lain yang kompeten bisa menimbulkan sentimen negatif tidak hanya ditengah masyarakat."Seolah-olah negara ini punya Jokowi dan Luhut. Padahal banyak orang hebat di republik ini," tandasnya.

Tugas Presiden Jokowi kepada Menko Luhut ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 93/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Ditegaskan dalam Pasal 3A ayat 1 bahwa Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan.

Tugas komite ini adalah menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Kanal

Ketua DPD RI Apresiasi Kehadiran Presiden di PON XX Papua

Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, memberikan apresiasi atas kehadiran Presiden Joko W
berita-headline

Viral

Fintech Lagi Naik Daun, Jokowi Optimis Ekonomi Indonesia Bisa Lewati China dan India

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia dapat menjadi negara dengan ekonomi terbesar k
berita-headline

Inersia

Jokowi Pidato di Sidang PBB, Mulai Covid, Afghanistan Sampai Presidensi G20

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya secara virtual pada sesi debat umum Sidang M
berita-headline

Viral

Luhut: 18 Negara Boleh Masuk Indonesia, Singapura Tak Ada dalam Daftar

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut B
berita-headline

Viral

Jejak Perusahaan LBP, Menambang di Indonesia untuk Diekspor ke China

Ditelusuri melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Toba Bara Sejahtra adalah salah s