https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   11 October 2021 - 14:31 wib

Nyinyiri Gubernur Anies Soal Pilgub DKI 2024, Prasetyo Edi Terkena Paranoid?

Viral
berita-headline

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (ist)

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kembali melontarkan pernyataan nyinyir kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Disebutnya Gubernur Anies bohong soal Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2024.

Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah kepada wartawan, Minggu (10/10/2021), balik menuding Ketua DPRD DKI Prasetyo dijangkiti paranoid alias parno. "Saya bingung sama Ketua DPRD DKI. Dia itu lagi parno, panik apa lagi tebar hoaks," tegas aktivis Jakarta yang biasa disapa Rian ini.

Rian menilai, selama ini, Gubernur Anies sejalan dengan Presiden Jokowi. "Mulai penanganan Corona, pembangunan Jakarta hingga program besar DKI, selaras dengan Presiden Jokowi," terangnya.

Rian berharap, Om P, sapaan akrab Praseyio Edi Marsudi, bisa bersikap bijak dan netral dalam mengemban jabatan sebagai pimpinan dewan. "Contohnya Mbak Puan Maharani yang sejalan dengan eksekutif. Inikan lucu, kanapa juga Om P seperti menebar hoaks," ungkapnya.

Hal senada diucapkan Pengamat Politik Nasional Tamil Selvan. "Menjabat ketua DPRD itu harus menyuarakan suara rakyat dan bukan kepentingan pribadi atau golongan," tegasnya.

Tamil berharap Prasetyo bisa bersikap dewasa. "Berpolitik itu harus dewasa. Ingat, negarawan berjuang untuk rakyat bukan nafsu dan menebar kebencian. Ini ada kesan freming negatif yang ditebar Ketua DPRD," ucapnya.

Mengingatkan saja, Prasetyo menuding Gubernur Anies berbohong soal Pilgub DKI 2024. Di mana, Gubernur Anies disebut memberikan statemen yang seakan-akan Pemerintah Pusat sengaja memundurkan Pilkada DKI sampai 2024.

"Jangan membuat seakan-akan Pemerintah Pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," kata Prasetyo dikutip dari KompasTV, Minggu.

Kader PDIP ini mengatakan, pelaksanaan pilgub diatur berdasarkan undang-undang. Jadi, tidak ada politisasi dalam hal ini.

"Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetiyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong dengan seakan pemerintah pusat sengaja memundurkan Pemilihan Gubernur sampai 2024. Sebab, pelaksanaan pilgub diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur," kata Prasetyo.

Dia juga menegaskan masa jabatan Gubernur Anies Baswedan berakhir pada 2022, kemudian Pilgub DKI digelar pada 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI nantinya, posisi Anies akan diisi seorang penjabat. Pemerintah pusat menetapkan Pilgub DKI digelar pada 2024, bukan 2022.

"Undang-Undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI. Jangan membuat (persepsi) seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," kata Prasetyo dalam keterangan pers tertulis, Sabtu (9/10/2021).

Saat Gubernur Anies menjadi pembicara dalam forum Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) 2021 di Bali, Senin (4/10/2021) pekan lalu, secara tegas tak menyampaikan masalah itu. Anggota DPRD DKI Jakarta Zita Anjani yang menjadi moderator acara tersebut menjelaskan panjang lebar.

“Kebetulan saya yang jadi moderatornya, jadi tahu persis apa yang kami bicarakan. Selama sesi, tidak ada sedikitpun kami menyinggung soal Pilgub, apalagi keluar statment dari Pak Anies yang mengaitkan Pilgub 2024 adalah usaha mengganjal dia. Tidak ada,” tegas Zita, Minggu.

“Dalam acara (Workshop Nasional) PAN sama sekali Pak Gubernur Anies tidak pernah mengaitkan Pilgub 2024 dengan usaha mengganjal dia," tambahnya.

Zita menyarankan agar pihak-pihak yang menuding terkait Pilgub 2024 dan upaya mengganjal Gubernur Anies untuk maju di Pilgub 2022 untuk melihat secara utuh video yang telah ditayangkan di YoTube PAN TV tersebut. Sehingga dapat dilihat secara jelas isi sekaligus hal-hal apa saja yang dibahas dalam dialog tersebut.

“Sebaiknya tunjukan bukti Gubernur Anies pernah bilang bahwa Pilgub 2024 untuk mengganjal Gubernur Anies. Kan ramai yang menuding soal itu, katanya ada di sesi bicara dengan PAN. Tunjukkan dimana Gubernur Anies mengesankan seperti itu di videonya. Kalau ada pihak yang menafsirkan secara bebas saat acara Bimtek PAN, itu ya salah banget,” tambah Zita.

Argumen tersebut memang nampak dari pertanyaan Zita kepada Gubernur Anies dalam dialog tersebut dimana Zita juga bertanya terkait purna tugas Gubernur DKI Jakarta beserta hal apa yang paling sulit ditangani oleh mantan Menteri Pendidikan tersebut.

Ngomongin tentang pilkada, kan tahun depan Pak Anies purna jabatan, dua tahun setelahnya kan gak ada pilkada, pertanyaannya apa yang paling sulit di Jakarta untuk dibenahi?,” tanya Zita

Selain itu, Zita juga mempertanyakan rencana Mantan Rektor Universitas Paramadina itu, saat tak lagi menjabat Gubernur DKI. Anies menjawab, tetap ingin fokus menuntaskan seluruh program kerja yang ditawarkan ke warga Jakarta saat kampanye.

"Programnya gini 3 tahun pertama kerja eksposur besar, tahun keempat ada survei dll, tahun kelima baru persiapan untuk pilkada, klo pilkadanya gak ada, ya sudah kita teruskan saja kerja sampai akhir," ungkapnya.

Selanjutnya Zita berharap agar seluruh pihak bisa menjaga diri. Jangan mudah menuduh apalagi menyebarkan kabar-kabar tak benar alias hoaks.

"Saya pikir, kita jangan menuding yang berlebih. Kalau ada pembicaraan beliau yang seperti itu di luar acara Workshop PAN, silahkan saja klarifikasi langsung kepada beliau," tandas Wakil Ketua DPRD DKI ini.


Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Beri Makan Gratis, Anies: Jakarta Kota Penuh Orang Baik

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menyambut baik program “Semua Bisa Makan”. Pemprov
berita-headline

Viral

Anies Harap LBH Sampaikan Juga Rapor Gubernur Lain

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berterima kasih kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ya
berita-headline

Viral

Wagub DKI Respon Kritikan Plt Ketum PSI Giring: Tidak Bijak

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi pernyataan Plt Ketua Umum Partai Solidari
berita-headline

IXU

Ini Tanda Penurunan Muka Tanah di Jakarta Makin Berkurang

Pertanyaan: Pengambilan air tanah di Jakarta berkurang, indikatornya apa?Jawaba
berita-headline

Viral

DKI Jakarta, Pegawai WFO di Kantor Non-Esensial Menjadi 50%

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatur perkantoran sektor non-esensial di Jakarta pada Pemb