https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   11 October 2021 - 22:16 wib

Jokowi Terjebak Proyek Kereta Api China

Keputusan Presiden Joko Widodo membuka keran APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, beresiko besar. Karena mengganggu APBN, potensi menjadi proyek gagal yang merugikan negara semakin nyata.

Kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (11/10/2021), Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyebut, keputusan pemerintah membiayai proyek kereta cepat dengan APBN, adalah pertanda buruk. Bahwa, secara bisnis, proyek yang melibatkan investor China ini, sudah tidak layak. Alhasil, potensi negara merugi semakin terbuka.

"Penggunaan APBN dalam proyek kereta cepat jadi indikasi secara bisnis proyek tidak layak, sehingga harus ada uang negara yang masuk. Tak bisa pakai Business to Business lewat konsorsium, pasti uang pajak juga yang harus suntik dana pembangunan," papar Bhima.

Masalah baru dari keputusan tersebut, kata Bhima, bakal bermunculan. Awalnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan biaya US$6,07 miliar, atau setara Rp86,67 triliun. Namun kini membengkak menjadi US$8 miliar, atau setara Rp114,24 triliun. Artinya, terjadi pembengkakan biaya Rp27,57 triliun.

"Pembengkakan biaya proyek yang cukup tinggi sebenarnya alarm bagi keberlanjutan proyek kereta cepat. Sejak awal pemerintah terlalu pede model B2B tanpa uang APBN akan berjalan. Ya ngga bisa. Tanpa pandemi saja, memang pemerintah harus terlibat jadinya G to B (Government to Business)," terangnya.

Dampak jangka pendek apabila dana APBN dikucurkan untuk proyek kereta cepat, menurutnya, pasti mengganggu alokasi APBN 2022. Di mana, pemerintah harus mengalokasikan dana untuk perlindungan sosial, belanja rutin hingga pembayaran bunga utang. "Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT KAI saja, tahun depan disiapkan Rp4,1 triliun. Itu belum suntikan dana ke proyeknya," ungkapnya.

Kali ini, lanjut Bhima, Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal mumet tujuh keliling. Lantaran, tahun depan merupakan tahun persiapan bagi defisit kurang dari 3 persen yang mulai diberlakukan pada 2023. "Pertanyaan besarnya, dana APBN untuk kereta cepat itu, mau diambilkan dari pos belanja yang mana? Pasti ada belanja prioritas yang digeser. Ini yang bikin mumet Menkeu," ungkapnya

Ketika kereta cepat benar-benar beroperasi, kata Bhima, masalah pun masih menggelayuti. Lantaran pemerintah harus menyiapkan subsidi yang cukup besar. Agar harga tiketnya bisa terjangkau masyarakat. Kalau terlalu mahal, tentu saja kereta cepat sepi penumpang. "Apakah masyarakat yang bayar pajak rela uangnya digunakan untuk subsidi kereta cepat? Belum tentu," imbuhnya.

Bagaimana bila proyek ini mangkrak? Apakah aset PT KAI (Persero) selaku leader konsorsium, harus diserahkan ke investor. Kata dia, peluangnya ada. Indonesia bisa saja tersandera debt trap, atau jebakan utang. Di mana, kerugian negara membesar ketika proyek default atau gagal bayar.

"Belajarlah dari kasus pelabuhan Hambantota di Srilanka. Ada faktor resiko yang harus dipikirkan. Akuisisi proyek oleh kreditur bisa saja terjadi, ketika pemerintah mengalami gagal bayar utang," ungkapnya.

Sekedar mengingatkan, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 93/2021 yang merupakan perubahan atas Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dari beleid anyar itu, pasal 4 menjadi yang paling krusial. Di mana, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diizinkan untuk didanai APBN.

Padahal, saat perencanaan hingga awal pembangunan, baik Presiden Jokowi dan para menteri berjanji tidak menggunakan uang rakyat seperser pun untuk membiayai proyek kerja sama dengan China tersebut.

"Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis," tegas Jokowi kala itu.

Selain itu, beleid anyar itu menugaskan konsorsium BUMN untuk percepatan prasarana dan sarana kereta cepat. Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam konsorsium adalah PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN VIII. Dalam Perpres 107/2015, WIKA ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN. Sedangkan dalam beleid baru, posisi WIKA digeser PT KAI.

Terakhir, Perpres 93/2021 membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yakni Luhut Binsar Pandjaitan. Anggota komite ini adalah Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan.

Prabowo dan Jonan Kurang Sreg

Menjelang Pilpres 2019, kubu Prabowo-Sandiaga Uno, melalui Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, menolak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai US$6,07 miliar, atau setara Rp86,67 triliun.

"Indonesia dan China memiliki hubungan yang baik, tapi saya kira beberapa proyek ada yang ingin kami lihat. Saya yakin ada beberapa proyek yang sangat bagus, tapi beberapa tidak diperlukan," ujar Hashim seperti dilansir South China Morning Post, Senin (22/10/2018).

Proyek pembangunan moda transportasi lengkap dengan infrastruktur sepanjang 142 kilometer itu, menelan biaya besar yang berasal dari utang China Development Bank (CBD). Di mana, harga tiket dipatok Rp200.000 per orang, terbilang lebih mahal ketimbang ongkos bus.

Hashim menekankan, pandangan ini bukan berarti Prabowo anti China. Malaysia, berani menghentikan proyek dari investor China senilai US$22 miliar. Hubungan kedua negara itu, tetap baik.

Proyek kereta cepat ini sempat menuai banyak kontroversi. Selain menggunakan dana pinjaman China, kereta cepat Jakarta-Bandung dianggap belum perlu. Lantaran sudah ada Tol Cipularang dan KA Argo Parahyangan.

Ada cerita menarik ketika Ignasius Jonan menjabat Menteri Perhubungan. Dia tak kunjung mengeluarkan izin pembangunan proyek ini. Lantaran, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum sepakat mengenai konsesi dan trase.

"Saya kira publik tidak pernah memahami UU No 23/2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan menteri yang mengikutinya. Kalau mereka tahu, mereka akan mengerti saya hanya menjalankan undang-undang," kata Jonan kala itu.

Selain itu, Jonan sangat mengapresiasi adanya swasta yang tertarik membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi, pendanaannya bukan berasal dari APBN. "Saya senang ada swasta yang membangun kereta api. karena dengan begitu, dana APBN bisa digunakan untuk membangun sarana transportasi di luar Jawa," kata Jonan.

Bahkan, ketika Presiden Jokowi melakukan groundbreaking di Walini, Jawa Barat, Menteri Jonan tak hadir. Saat itu, proyek tersebut belum clear perjanjian konsesi serta izin pembangunan yang menjadi wewenang kementerian perhubungan.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

PKS Kritik Jokowi Plinplan di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung kembali mengungkap persoalan pelik. Bagaimana tidak, sej
berita-headline

Viral

Buka APBN untuk Biayai Proyek Kereta Api Cepat, Janji Jokowi tak Seindah Aslinya

Keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 93/2021 yang membuka keran APBN untuk membiaya
berita-headline

Viral

Tak Efisien, Fuad Bawazier: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Seperti LRT Palembang, Penumpangnya Sepi

Mantan Menteri Keuangan era Soeharto, Fuad Bawazier mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menghen
berita-headline

Viral

Ibu Kota Pindah, Kereta Cepat China Bakal Kosong

Di balik gaduh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, ada kekhawatiran serius. Bila sudah beroperas
berita-headline

Viral

Perencanaan Amburadul, Infrastruktur yang Dibiayai Utang LN Dijual Rugi

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak prihatin terjadi pembengkakan biaya, proyek inf