https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   12 October 2021 - 02:41 wib

Royalti Batu Bara Dihapus tapi Pajak Nelayan Naik 400%, Ini Kata Rizal Ramli

Ekonom senior Rizal Ramli menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang baru-baru ini menaikkan pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai 150 hingga 400 persen.

Mantan Menko Kemaritiman itu juga mengkritik pemerintah terkait penghapusan royalti batu bara yang membuat negara rugi Rp60 triliun.

"Kok tega banget ya? Yg gede2 dapat bebas pajak (tax holiday). Royalti Batu Bara dihapus, negara rugi 60T. Eh pajak untuk nelayan naik 400%. Inilah contoh, yg kuasa mengabdi untuk oligarki! Oligarki diuntungkan, rakyat diperas dan dibikin susah." kata Rizal Ramli di akun Twitter-nya.

Saat dihubungi Inilah.com, Senin (11/10/2021), Rizal Ramli menjelaskan bahwa pengusaha batubara yang melakukan hilirisasi diberikan insentif berupa bebas royalti. "Dengan asumsi harga batubara di kisaran US$100-US$150 per ton, negara kehilangan pendapatan sekitar Rp600 triliun," tegasnya lagi.

"Namun, kondisi ini bertolak belakang dengan nasib ribuan nelayan yang harus menanggung kenaikan PNBP hingga 400%. Di mana, setelah menangkap ikan, nelayan harus membayar pungutan PNBP. Istilahnya pembayaran PNBP pasca produksi," lanjut mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.

Ya, Rizal benar. Dari pantauan Inilah.com, ratusan nelayan, anak buah kapal dan pemilik kapal nelayan berunjuk rasa di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mereka menolak kenaikan PNBP sebesar 400 persen.

"Tarif pungutan hasil perikanan untuk PNBP, naiknya antara 150 persen hingga 400 persen. Padahal, menurut aturan lama yakni PP 75, kami usaha sudah seret sekali. Mau untung juga susah, karena hasil tangkapan turun drastis hingga 50 persen," papar Atong Putro Sanjoyo, perwakilan pemilik kapal nelayan.

Saat ini, kata Atong, biaya perawatan kapal dan harga suku cadang kapal, naik signifikan. Belum lagi, harga alat tangkap berupa jala, tali dan lainnya naik signifikan. "Kami, pemilik kapal se-Kalimantan Barat tidak akan memperpanjang izin kalau pungutan hasil perikanan (PNBP) menggunakan PP No 85 Tahun 2021 ini," ujarnya.

Aksi serupa dilakukan ribuan nelayan asal Juwana, Pati, Jawa Tengah. Mereka sengaja memasang bendera putih di atas kapal, pertanda matinya nelayan Indonesia.

Mereka berharap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencabut PP 85/2021 dan memberlakukan aturan lama. Kalau tidak, mereka mengancam akan melakukan mogok nasional.

Heri Budianto, Ketua Nelayan Mina Santosa Juwana Pati, menegaskan, nelayan Indonesia kini beruka karena PP 85/2021 yang mencekik nelayan. "Kami berharap, Pak Presiden dan Pak Menteri segera mencabut PP 85. Kalau tidak dicabut, kami akan mogok melaut," tutur dia.

Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra mengatakan, nasib nelayan kecil paradoks dengan oligarkhi di bisnis batubara. Saat ini, harga batubara dunia melambung dunia, namun pemerintah justru memberikan relaksasi yang kebablasan.

"Katanya negara butuh duit gede, yang diburu malah rakyat jelata. Karena apa, mereka tidak bisa melawan. Beda dengan konglomerat atau cukong batubara. Ini negara sudah tidak bisa memberikan rasa keadilan kepada rakyatnya," papar Gede.

Untuk itu, dirinya mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi Menteri ESDM Arifin Tasrif. Bagaimana mungkin para cukong batubara bebas dari kewajiban royalti dengan syarat membangun gasifikasi. "Kita pertanyakan kontrolnya bagaimana? Jangan-jangan tipu-tipu saja bikin unit gasifikasi batubara," ucapnya.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

KPK Bidik Pihak Lain Yang Kecipratan Uang Hasil Rekayasa Pajak PT Jhonlin Hingga Panin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengejar pihak-pihak yang diduga turut kecipr
berita-headline

Viral

Nelayan Sempat Merasa Seperti Sia-sia

Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 turut berdampak pada sektor peri
berita-headline

Viral

Proyek Bangun IKN Baru di Kaltim Rangsang Minat BUMN China

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dipastikan berlanjut pada tahun
berita-headline

Viral

Mencari Solusi Sampah Plastik untuk Nelayan Pangandaran

Pemandangan sampah plastik akibat arus yang terbawa di kawasan pantai Pangandaran, Jawa Barat, me
berita-headline

Viral

Marwan: Solar Langka, Skenario Pertamina Mengganti dengan Dexlite

Kelangkaan solar di sejumlah daerah di Indonesia, bisa jadi merupakan skenario besar dari PT Pert