https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   12 October 2021 - 03:39 wib

IPW Desak Polri Selesaikan Kasus Perampasan 390 Hektare Lahan Petani di Riau

Viral
berita-headline

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso (ist)

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Bareskrim Polri menyelesaikan kasus perampasan lahan 390 hektare milik petani dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau oleh mafia tanah yang bernaung di perusahaan PT Langgam Harmuni.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (11/10/2021) malam, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa penuntasan perkara ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa Polri jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah, dan jangan sampai ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah.

"Polri harus memproses dan membela rakyat dari tangan-tangan kejam mafia tanah," katanya.

Menurut Sugeng, perihal perampasan lahan itu telah dilaporkan oleh Disna Riantina selaku pendamping petani KOPSA-M ke Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/0337/V/2021/Bareskrim tertanggal 27 Mei 2021 dengan terlapor Endrianto Ustha selaku penjual ke PT Langgam Harmuni dengan Direktur Utama Hinsatopa Simatupang.

"Pasal yang dikenakan yakni Pasal 266 KUHP mengenai memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan Pasal 385 KUHP tentang penggelapan hak atas barang tidak bergerak," lanjut dia.

Kurang dari sebulan, kata Sugeng, Bareskrim Polri telah turun ke Riau berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/891/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021, dan Surat Tugas Nomor: SP. Gas/892/VI/2021/Dittipidum tertanggal 15 Juni 2021.

Namun, tanah yang dikuasai PT Langgam Harmuni tersebut diklaim berasal dari hibah kepala suku atau ninik mamak.

"Padahal, ninik mamak sudah membantah tidak pernah memberikan hibah ke perseorangan," ujar Sugeng.

Menurutnya, ninik mamak hanya memberikan hibah kepada KOPSA-M melalui surat mandat dari empat suku Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, tertanggal 25 Juni 2001.

Kemudian, lanjut Sugeng, ninik mamak dari empat suku tersebut mengeluarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Ulayat seluas 4.000 hektare kepada 997 petani sawit, termasuk di dalamnya lahan 390 hektare yang dirampas oleh PT Langgam Harmuni yang dimiliki oleh 200 petani anggota KOPSA-M.

"Dari kasus perampasan lahan petani tersebut, Ketua KOPSA-M Anthony Hamzah ditersangkakan oleh Polres Kampar, Polda Riau karena dianggap menyuruh dan membantu menyediakan sarana melakukan ancaman kekerasan terhadap PT Langgam Harmuni," ujar Sugeng.

Oleh karena itu, dia mengimbau institusi Polri mengawal kebijakan Presiden Jokowi membasmi mafia tanah.

"Sebab, perampasan yang dilakukan oleh PT Langgam Harmuni itu, jelas menyengsarakan ekonomi masyarakat petani. Pendapatan mereka seolah 'sudah jatuh tertimpa tangga', karena sudah terkena dampak COVID-19, mereka juga tidak menerima pendapatan yang layak untuk menghidupi keluarganya," kata Sugeng.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Irjen Napoleon Diperiksa Propam Polri

Irjen Pol Napoleon Bonaparte diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri hari ini Rabu (2
berita-headline

Viral

Temuan Transaksi Rp120 Triliun, BNN Segera Temui PPATK

Badan Narkotika Nasional (BNN) akan melakukan pertemuan dengan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis
berita-headline

Viral

Negara Islam Indonesia (NII) Bangkit di Garut, Densus 88 Turun Tangan Selidiki

Kasus dugaan pembaiatan 59 orang di Garut, Jawa Barat untuk setia terhadap ajaran Negara Islam In
berita-headline

Viral

Polri-PPATK Akan Bertemu Bahas Soal Transaksi Narkoba Rp120 Triliun

berita-headline

Viral

Isu Bendera Mirip HTI Sengaja Dipolitisir untuk Fitnah 57 Pegawai KPK

Juru Bicara 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan telah membant