https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   14 October 2021 - 16:43 wib

Bila Terjebak Utang China, Indonesia Bisa Seperti Sri Langka, Maladewa dll

berita-profile

Inilah

0

0

Viral
berita-headline

(ilustrasi)

Tak cuma Indonesia, utang terselubung juga menjerat banyak negara. Bahkan di antaranya sudah jatuh dalam jebakan utang China, yaitu Sri Lanka, Maladewa, dan Pakistan.

Dari awal rencana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memang sudah salah total. Bahkan Ignasius Jonan yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) saat itu, menolak proyek tersebut  dengan tidak hadirnya di acara peletakan batu pertama oleh  Presiden Jokowi. 

Rencana awalnya proyek Kereta Cepat dikerjakan oleh Jepang. Di tengah perjalanan Presiden Jokowi secara langsung meminta pemerintah China menggarap mega proyek penghubung dua kota terbesar di Indonesia tersebut.

Dengan komposisi saham, PT Wijaya Karya (Persero) memiliki 38 persen, kemudian KAI 25 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 12 persen, dan PTPN VIII 25 persen. Jadi, total saham PSBI sebesar 60 persen di KCJB.

Lalu konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd. dengan kepemilikan sebesar 40 persen. Konsorsium ini terdiri atas lima perusahaan, yakni CRIC dengan saham 5 persen, CREC sebanyak 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRCC 12, dan CRSC 10,12 persen.

Berjalannya waktu Ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Senayan, pada 1 September 2021, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI, Salusra Wijaya mengungkap, anggaran awal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sekitar 6,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp 86,52 triliun.

Setelah dipelajari konsultan ternyata estimasi biaya membengkak hingga menjadi 8,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 122,58 triliun. Di sisi lain proyek itu tak kunjung rampung, padahal sudah lima tahun lebih dikerjakan.

Berselang kemudian Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubatan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Saranan Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pemerintah Indonesia meski waspada agar tak tersandera dengan utang ke China. 

Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, kepada INILAH.COM, mengatakan dalam proyek kereta cepat itu industri China meraup banyak keuntungan mulai dari industri besi dan baja, perusahaan konstruksi, perusahaan konsultan hingga pekerja China. Ditambah lagi dari penggunaan kereta cepat generasi terbaru CR400AF.

"Tentunya pengadaan dan spare-partnya harus beli dari mereka. lagi-lagi pekerja China bakalan banyak," ungkapnya.

Noorsy juga menekankan biaya bengkak maka utang negara ikut bengkak. Di mana, 75% pembiayaan proyek kereta cepat berasal dari utang China Development Bank. Yang bunganya 2%, tenor 10 tahun.

Kalau diasumsikan biaya proyek sebesar Rp113,9 triliun, maka 75% nya setara Rp85,4 triliun. Total bunga pinjaman untuk 10 tahun adalah 20% kali Rp85,4 triliun, menjadi Rp17 triliun. Pemerintah harus siapkan duit Rp,1,7 triliun per tahun, untuk pembayaran bunga pinjaman saja.

 Bantuan Terselubung China 

Tak cuma di Indonesia, utang terselubung juga menjerat banyak negara. Dalam laporan yang berjudul "Banking on the belt and Road", riset dari AidData menganalisis 13.437 proyek yang dijalankan China di 165 negara selama periode 18 tahun atau pada 2000-2017.

AidData mencatat beberapa negara di Asia tenggara memiliki utang tersembunyi ke China, yaitu Vietnam sebesar 2,8 persen dari PDB,Myanmar (7,2 persen) Brunei Darussalam (13,5 persen), dan Laos (35,4 persen).

Laos dilaporkan memiliki utang besar yang berasal dari pembangunan jalur kereta api Laos-China senilai US$5,9 miliar. Menurut AidData,proyek ini seluruhnya didanai dengan utang tidak resmi yang nilainya sepertiga dari PDB negara itu.

Di Benua Afrika, ada Kenya yang terjerat utang US$350 juta. Dana itu digunakan untuk membangun jalur kereta yang menghubungkan kota pelabuhan Mombasa. Lantaran arus barang dan penumpang di kawasan itu sepi, pengelola proyek kesulitan mengembalikan biaya investasinya. China pun berpeluang menguasai jalur kereta tersebut.

Bagi negara berkembang, inisiatif 'sabuk dan jalan' yang diinisiasi presiden XinJinping  pada 2013 merupakan peluang sekaligus ancaman. Dengan dana itu,negara berkembang bisa membangun infrastruktur penting. Namun utang tersebut kerap berubah menjadi jerat bagi negara-negara berkembang karena berbagai persoalan.

Luasnya eksposur pendanaan China di berbagai negara salah satunya karena gimik yang menarik. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut skema Belt on the road sebagai jebakan. 

“Ini yang disebut sebagai debt trap atau jebakan utang. Awal masalah karena proyek yang disetujui secara feasibility study atau studi kelayakan bermasalah, biaya proyek membengkak, kemudian ujungnya pemerintah harus turun tangan,” katanya kepada INILAHCOM, Kamis (14/10).

Deputi bidang perekonomian makro dan keuangan kementerian Koordinator perekonomian, Iskandar Simorangki, menyatakan tingkat utang secara keseluruhan tetap terkendali, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 

Menurut dia, Indonesia termasuk negara yang konservatif dalam mengelola utang dibanding negara-negara lain. "China lebih banyak menanamkan modal,bukan utang," ucapnya.

Jika ada perusahaan yang berutang,baik swasta maupun BUMN, itu menjadi tanggung jawab perusahaan, karena bukan utang pemerintah."

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Jokowi Tegur Kapolri Gegara Mural Viral

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku keberatan dengan tindakan aparat yang berlebihan menghadapi
berita-headline

Viral

Presiden Jokowi Resmi Buka PON XX

Presiden Joko Widodo resmi membuka Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dengan mengungkapkan kebangga
berita-headline

Viral

Sewindu Krakatau Steel Merugi, Kini Untung Rp800 Miliar

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, PT Krakatau Steel (KS) be
berita-headline

Kanal

Anggota DPR dari PKS: Kereta Cepat Ambil Jatah Rakyat

Ecky Awal Mucharam, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS memberi kritikan keras terhadap dikeluarkannya
berita-headline

Viral

Diskrepansi Data Utang Indonesia ke China, Bos BI dan Sri Mulyani Harus Bisa Jelaskan

Laporan lembaga riset AS AidData tentang besarnya utang Indonesia ke China, bikin heboh. Karena,