https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   15 October 2021 - 01:32 wib

INDEF: APBN Dirongrong Proyek Kereta Cepat, Pemulihan Ekonomi Bisa Berantakan

Viral
berita-headline

Ekonom INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini (ist)

Keputusan Presiden Joko Widodo mengerahkan APBN untuk pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bisa mengganggu program-program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dampak pandemi COVID-19.

Hal itu disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini kepada Inilah.com, Kamis (14/10/2021).

"Untuk APBN 2021, sebenarnya cukup ketat. Sampai tahun depan, program pemulihan ekonomi sebagai pandemi COVID-19, seharusnya tetap dijalankan. Kalau tidak pertumbuhan ekonomi bisa terkontraksi," tuturnya.

Selain itu, kata Eisha, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai panglima dalam penyusunan anggaran, perlu langkah persiapan yang matang, Menyongsong pembatasan defisit di bawah 3 persen pada 2023.

"Demi terjadinya fiscal suistainability, defisit APBN harus di jaga kembali ke titik awal. Di bawah 3 persen pada 2023," ujarnya.

Apabila dana APBN dipergunakan untuk pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, maka akan ada program yang anggarannya dipangkas. Atau bahkah terpaksa ditiadakan. Hal ini jelas tidak sehat.

"Pemerintah harus konsisten. Prioritaskan penggunaan APBN untuk sesuatu yang urgent. Terutama untuk pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19," ucap Eisha.

Dia juga memperingatkan menggunungnya beban utang pemerintah yang mencapai Rp6.500 triliun, serta utang BUMN senilai Rp2.200 triliun. Jangan sampai gara-gara membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, utang pemerintah dan BUMN semakin tak terkontrol.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Ekonom Senior Ini Tak Percaya Proyek IKN Berkontribusi Besar Terhadap Perekonomian

Draft RUU Ibu Kota Negara (IKN) telah diserahkan ke DPR pertanda pemerintahan Joko Widodo serius
berita-headline

Viral

Ugal-ugalan Utang demi Biayai Infrastruktur, Hasilnya Kereta Cepat Merugikan Negara

Sebagian besar proyek infrastruktur era Presiden Joko Widodo, dibiayai utang luar negeri. Mirisny
berita-headline

Viral

Diskrepansi Data Utang Indonesia ke China, Bos BI dan Sri Mulyani Harus Bisa Jelaskan

Laporan lembaga riset AS AidData tentang besarnya utang Indonesia ke China, bikin heboh. Karena,
berita-headline

Viral

Perencanaan Amburadul, Infrastruktur yang Dibiayai Utang LN Dijual Rugi

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak prihatin terjadi pembengkakan biaya, proyek inf
berita-headline

Viral

PKS Kritik Jokowi Plinplan di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung kembali mengungkap persoalan pelik. Bagaimana tidak, sej