https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   15 October 2021 - 03:11 wib

ICW: Buzzer Picu Pertarungan Narasi Tidak Sehat dalam Proses Kebijakan Publik

Viral
berita-headline

(ilustrasi)

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, eksistensi para pendengung alias buzzer yang semakin meningkat dalam proses kebijakan publik memicu kemunculan pertarungan narasi yang tidak sehat.

Saat berbicara dalam webinar bertajuk 'Buzzer dalam Pusaran The Colosseum of Rome', di Jakarta, Kamis (14/10/2021), Adnan menyebut narasi yang tidak sehat adalah narasi yang ditekankan pada pembentukan opini publik tanpa melibatkan perdebatan publik yang sehat.

"Perdebatan publik yang sehat, khususnya di media sosial, seharusnya berbasis data, bersifat ilmiah, berdasarkan bukti yang ada, dapat diukur, objektif, melibatkan keahlian spesifik, dan berbasis data," kata dia.

Menurut Adnan, kebanyakan buzzer menggiring opini publik terhadap berbagai isu yang didominasi kebijakan publik dan kepentingan politik dengan membidik sisi emosional personal dan sentimentil para pengguna media sosial. Dengan demikian, mereka akan lebih cepat mendapatkan simpati dan dukungan.

"Buzzer bisa mengemas sedemikian rupa informasi sehingga hal-hal yang ilmiah tidak relevan lagi dalam konteks kebijakan publik," kata Adnan.

Sementara itu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Wijayanto mengatakan, buzzer merupakan pengguna akun fiktif di media sosial yang memengaruhi opini publik terkait isu tertentu.

"Fenomena kemunculan buzzer sering digunakan untuk melakukan kampanye, entah itu produk, politik di media sosial, bahkan untuk menggiring opini publik," katanya di webinar yang sama.

Wijayanto, yang juga merupakan Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) itu, menyebut keberadaan buzzer pernah memengaruhi beberapa kasus di Indonesia, seperti Pilpres 2019, revisi undang-undang KPK, Omnibus Law, dan pemilihan kepala daerah secara langsung di tengah pandemi.

Penelitian itu dituangkan dalam artikel 'The Threat of Cyber Troops' yang telah diunggah di laman Inside Indonesia.

Menurut Wijayanto, manipulasi oleh buzzer sebenarnya dapat dihindari dengan memperhatikan ciri-cirinya. Ciri-ciri yang utama adalah kemunculan banyaknya narasi berunsur isu serupa di media sosial. Maka, pengguna media sosial harus berhati-hati menyerap informasi dari narasi semacam itu.

Dalam webinar yang dilatarbelakangi pesatnya pengaruh teknologi informasi dalam ekosistem sosial dan politik itu, Adnan juga menyampaikan bahwa tidak semua buzzer berpihak pada kepentingan kekuasaan.

"Ada pula buzzer yang menyuarakan isu positif secara konsisten. Mereka harus diajak untuk menggaungkan kebijakan publik yang tengah diperjuangkan," ujarnya.


Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Dapat Rapor Merah dari ICW, Begini Jawaban KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'membalas' penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap
berita-headline

Viral

Urusan Penindakan, KPK Dapat Rapor Merah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat rapor merah terkait dengan kinerja p