https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   20 August 2021 - 02:52 wib

Curhat Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Masih Ngotot, Apa Yang Dicari?

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bergulir.

Temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM soal pelanggaran dalam pelaksanaan TWK KPK tak jua ditindaklanjuti. Publik mendorong Presiden Jokowi mengambil alih proses alih status pegawai KPK serta membatalkan hasil asesmen TWK.

Sementara KPK, tetap pada putusannya. Mereka bahkan sudah melakukan Diklat Bela Negara bagi 24 pegawai KPK yang masih bisa 'diselamatkan'. Pelantikannya akan segera dilakukan.

Ada yang menyarankan untuk mengikhlaskan kehilangan pekerjaan di KPK. Nanti pasti dapat yang lebih baik. Kenapa harus ribut dan capek-cepek advokasi ke publik, lapor ORI, lapor Komnas HAM? Apa sih yang di cari?

"Lho, ini bukan soal pekerjaan bagi 57 org yang terus melawan. Apalagi saya & 5 orang lainnya yang menolak pembinaan kemarin. Ini soal ada sistem yang tidak beres, tidak transparan, diskriminatif, bermasalah sejak awal & kemudian terbukti maladministrasi & melanggar HAM. Ini yg dilawan," cuit Tata Khoiriyah, salah satu pegawai KPK yang tidak lolos TWK

Jika sejak awal asesmen tes wawasan kebangsaan transparan, ada info konsekuensi lulus atau tidak lulus, nilai dibuka, maka tidak ada keramaian dan penolakan seperti ini. Tata menceritakan sejumlah koleganya yang memutuskan bertahan di KPK, meski tawaran pekerjaan di tempat lain sudah di depan mata.

"Seorang rekan sudah mengajukan surat pengunduran diri sebelum peralihan status. Sebelum tes dimulai. Atasannya mempersuasi untuk bertahan. Apalagi dia fungsional dengan kemampuan bagus. Handle program besar di unitnya. Akhirnya dia mempertimbangkan untuk bertahan di KPK. Dia ikuti proses alih status dan asesmen TWK ini. Tapi ternyata dia masuk dalam salah satu TMS. Bahkan masuk 51 yang dilabeli MERAH," bebernya.

Sujanarko, Direktur PJKAKI, sudah dipenghujung masa baktinya di KPK. Hanya hitungan bulan pensiun. Karena kewajiban alih status, dia ikuti prosedurnya. Tak disangka masuk TMS bonus label MERAH."Saat lapor ke ORI, itu adalah hari terakhirnya sebagai pegawai KPK," tulis Gusdurian ini.

Khoiriyah yang sebelumnya merupakan Staf Hubungan Masyarakat KPK menegaskan perlawanan ini bukan memperjuangkan pekerjaan."Melawan rusaknya marwah lembaga yg menjadi harapan dan memikul mandat reformasi," ungkapnya.

Bagaimana sebuah hukum bisa berdaulat apabila tidak memenuhi rasa keadilan?"Kalau toh, kami tidak berhasil dalam proses advokasi ini, kami hanya kehilangan pekerjaan. Tapi apakah kepercayaan publik pada KPK akan kembali? Kan KPK tdk ditentukan hanya ada tidaknya bang Novel, bang Nenggo, bang Hotman, Riswien, dll. Kan ada sistem yang bekerja? Betul. Tapi sistem yang dipergunakan dalam alih status pegawai ini bermasalah, maladministrasi, tidak transparan & melanggar HAM," tekannya.

Tidak menutup kemungkinan sistem yang bermasalah akan terus bermunculan kalau tidak dikritik, dilawan dan diperjuangkan."Apakah ada jaminan sistem yang bermasalah tersebut tidak masuk dalam ranah kerja-kerja pemberantasan korupsi?" pungkasnya.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Hari Ini Anies Dipanggil KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Basweda
berita-headline

Viral

Jadi Sorotan Dewas dan Pimpinan, Deputi Penindakan Buka Suara Soal Kasus Korupsi Nindya Karya

Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto mengungkapkan, Dewan Pe
berita-headline

Viral

Cerita Eks Pegawai KPK Sehari-hari Hidup Ditemani Teror

Teror menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan para mantan pegawai KPK baik tatkala ma
berita-headline

Viral

Dipecat Firli Bahuri Cs, Kader NU Sang 'Raja OTT' Dagang dan Mengajar Mengaji di Pesantren

Harun Al Rasyid, merupakan salah satu dari 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak
berita-headline

Viral

KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Kuansing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penggeledahan terkait Operasi Tangkap Tanga