https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   22 August 2021 - 20:15 wib

Dakwaan Tidak Profesional, Alarm Runtuhnya Penegakan Hukum di Indonesia

Tim jaksa penuntut umum (JPU) kembali melimpahkan berkas perkara 13 tersangka manager investasi terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya ke Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat 20 Agustus lalu. 

Aksi itu dilakukan untuk menyikapi putusan sela hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membatalkan surat dakwaan JPU yang menggabungkan perkara ke 13 terdakwa dalam satu surat dakwaan.

Uniknya, meski JPU belum menerima salinan lengkap putusan sela hakim, pelimpahan dalam kasus ini terbilang cukup cepat dibandingkan kasus-kasus lainnya yang ditangani kejaksaan. 

Pakar Hukum Pidana Chairul Huda menyebut jika pembatalan dakwaan berkas perkara 13 MI oleh majelis hakim dikarenakan tidak secara definitif bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut itu pada tempat dan waktu yang sama, ada kaitan satu sama lain."Ya jelas dakwaannya berarti tidak jelas, obscuur libel, dakwaannya kabur. Sehingga dibatalkan oleh majelis hakim, saya kira tepat," kata Chairul kepada wartawan, Minggu (22/8/ 2021).

"Ini menunjukkan bahwa tidak profesional gitu. Bagaimana peristiwa yang masing-masing berdiri sendiri ini, yang tidak ada kaitannya satu sama lain dijadikan satu dalam satu surat dakwaan. Jadi sudah tepat menurut saya ya, keputusan majelis hakim membatalkan dakwaan tersebut," sambungnya.

Senada Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar menilai kegagalan jaksa membuat dakwaan dalam kasus 13 MI tersebut menjadi bukti bahwa hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait kredibilitas kejaksaan yang rendah di mata masyarakat.

"Ini alarm buat kejaksaan di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Jelas putusan hakim sudah cermat dan cerdas yang menolak dakwaan JPU. Kondisi hukum Indonesia sudah runtuh karena aksi penegakan hukum yang serampangan ini," kata Haris.

"Perkara Jiwasraya-Asabri bukan lagi persoalan nominal semata, tapi ratusan ribu nasabah maupun investor sudah dirugikan dalam kasus ini. Jaksa Agung harus sadar dari kekhilafannya sebagai penegak hukum," ujarnya.

Ia beralasan, dari ratusan nasabah dan investor yang menjadi korban 'kekhilafan' Jaksa Agung ini sebagian merupakan pelaku penting dalam perekonomian Indonesia. "Ini bukan lagi namanya buruk rupa, tapi malah memperburuk kondisi penegakan hukum di Indonesia, Jokowi harus tahu itu," tuturnya.

Sebelumnya, hasil survei SMRC merilis penilaian yang paling negatif terkait dengan praktik suap, dimana sekitar 59 persen warga menilai jaksa tidak bersih dari praktik suap. Yang menilai jaksa bersih dari praktik suap hanya 26 persen, dan tidak jawab sekitar 15 persen.

Selain itu, sekitar 49 persen warga menilai jaksa tidak independen dalam menuntut perkara lebih banyak dari yang menilai jaksa independen, 34 persen, dan tidak dapat menjawab 17 persen.

Sekitar 45 persen warga menilai pengawasan internal terhadap pegawai kejaksaan atau jaksa tidak berjalan dengan baik.

Pada umumnya, publik menilai kurang positif terhadap penegakan hukum di Indonesia sekarang ini. Kondisi penegakan hukum sekarang buruk/sangat buruk sebesar 41,2 persen lebih banyak dibanding yang menilai baik/sangat baik 25.6 persen.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Setoran Lelang Aset Korupsi Triliunan Sangat Kecil, Pengamat: Jangan Terulang Seperti BPPN

Pengamat Keuangan Achmad Deni Daruri mempertanyakan minimnya hasil lelang aset koruptor PT Asuran
berita-headline

Viral

Rp16 Triliun Aset Sitaan Jiwasraya Masih Mangkrak

Komisi III DPR akan meminta penjelasan Jaksa Agung terkait kesimpang siuran informasi setoran sit
berita-headline

Viral

Jadi Korban Hoaks, Terdakwa Korupsi PT. Asabri Lapor Dewan Pers

Terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asabri, Heru Hidayat mengajukan protes dan hak jawab atas pember
berita-headline

Viral

Sidang Perkara Asabri Ricuh, Protes Sidang Harus Terpisah, Jangan Disatukan

Persidangan kasus dugaan korupsi PT Asabri diwarnai kericuhan dan memicu kemarahan majelis hakim.
berita-headline

Viral

Prabowo, Anies, Ganjar, Rajai Survei Tokoh Pemilu 2024

Nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tenga