https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   27 August 2021 - 20:15 wib

Siapakah IHW, Bos GCA Punya Duit Segunung Siap Bantu Pemerintah Lunasi Utang

Jagad media dihebohkan dengan munculnya Global Collateral Account (GCA) bernomor 103.357.777, milik Inderawan Hery Widyanto.  Yang dikabarkan siap membantu pemerintahan Joko Widodo (Widodo) melunasi utang negara yang jumlahnya di atas Rp6.000 triliun.

Tak hanya itu, Inderawan siap menggelontorkan bantuan US$1 triliun untuk pemerintah Indonesia guna mengatasi jebolnya (defisit) anggaran. Di mana, APBN 2022 diproyeksikan terjadi defisit 4,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Atau setara Rp868 triliun.

Namun, belum banyak yang tahu, siapakah Inderawan Hery Widyanto (IHW), owner Global Collateral Account (GCA). Yang disebut-sebut punya duit dan aset tak terbatas. Ternyata dia banyak membantu negara-negara maju bahkan adi daya, seperti Jepang dan Amerika Serikat ketika dilanda kesulitan keuangan.

Bagi yang awam, keberadaan Global Collateral Account (GCA) bisa jadi sebuah cerita fiksi. Kegiatannya melibatkan organisasi Internasional bernama Committee 300, bank-bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia (BI), dan uang dengan nilai yang sangat luar biasa banyak.

Menurut Amir Hamzah, juru bicara IHW, keberadaan Global Collateral Account (GCA) diketahui Bank Indonesia (BI) yang menangani treasury, yakni departemen terkait aktivitas finansial yang berkaitan dengan 3 aktivitas utama, yaitu manajemen kas, investasi kas, dan transaksi pembayaran. “Di luar departemen itu saya rasa tak tahu,” kata Amir, beberapa waktu lalu.

Amir menjelaskan, keberadaan Global Collateral Account (GCA) milik IHW dapat ditelusuri melalui client information sheet (CIS) di BI yang berisi biodata pemilik rekening tersebut. Serta rekening berkode 103, sesuai tiga angka di depan nomor Global Collateral Account (GCA) tersebut, yakni 103.357.777.

“Rekening bekode 103 itu merupakan rekening penampung royalti yang dibayarkan negara – negara yang memanfaatkan Global Collateral Account (GCA), dari rekening berkode 103 tersebut. Royalti dapat ditransfer ke rekening milik Inderawan yang tiga di antaranya berada di Bank Milik Pemerintah,” jelas Amir.

Selanjutnya, ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) itu menyebut, IHW memiliki rekening di tiga bank pelat merah, salah satunya Bank Mandiri dengan nomor 903988xxx. Selain itu, IHW punya rekening di BCA bernomor 562553xxx.

Amir menjelaskan, jika Pemerintah Indonesia ingin menggunakan dana GCA untuk menutup defisit APBN, maka royalti yang telah dibayarkan pemerintah AS sebesar US$25 miliar dan Jepang sebesar US$ 238 miliar, harus lebih dulu ditransfer ke BI ke rekening milik IHW.

Sebelumnya, Inderawan pernah menyampaikan kepada Amir, Jepang delapan kali menggunakan dana GCA sejak 2010. Setiap menggunakan dana tersebut, Jepang membayar royalti 0,5%. Sehingga total royalti yang dibayarkan mencapai US$238 miliar.

Sementara AS menggunakan dana GCA di masa Presiden Donald Trump. Dari komitmen penggunaan dana US$5 triliun, hingga Presiden Trump lengser pada 20 Januari 2020, digantikan Joe Biden, baru terealisasi US$2,5 triliun. Dan, negeri Paman Sam itu membayarkan royalti hingga US$25 miliar.

Menurut Amir, berdasarkan keterangan Inderawan, royalti dari AS dan Jepang, totalnya mencapai US$263 miliar, telah ditransfer ke Inderawan di BI. Namun, hingga kini dana itu tertahan di BI dan belum masuk ke rekeningnya. Baik rekening di bank pemerintah maupun swasta.

Global Collateral Account (GCA), kata Amir, merupakan rekening yang berada di sejumlah bank sentral, anggota Committee 300. Di antaranya Barclays Bank PLC dan JP Morgan Chase Bank New York, dan dikelola dengan quantum financial system (QFS).

Di mana, duit GCA bisa digunakan dengan skema humanity for humanitarian, namun setiap penggunaannya dikenakan royalti 0,5%. “Prioritas pnggunaan dana Global Collateral Account (GCA) ditujukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan,” jelas Amir.

Bagaimana IHW bisa mendirikan GCA? Amir menjelaskan, “Berdasarkan keterangan Inderawan, pada 1933. Ketika AS bangkrut akibat great depression yang dipicu kejatuhan Wall Street pada 1929, buyut Inderawan membantu AS dalam bentuk emas."

Bantuan itu kemudian dikembalikan melalui bank-bank anggota Committee 300, dan dijadikan Global Collateral Account (GCA) agar dapat digunakan negara yang diterpa masalah dalam negeri. baik untuk pembangunan maupun membayar utang.

Sejatinya, kata Amir, banyak pejabat di Indonesia sudah mengetahui keberadaan GCA. Indikasinya, pemerintah pernah mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa pemilik rekening itu telah meninggal.

Kemudian pada 2010, seorang pejabat tinggi di Indonesia menemui ketua Committee 300, yaitu Ratu Elizabeth dari Inggris, untuk mencairkan dana GCA. Namun gagal karena tanda tangan Inderawan dipalsukan. Dan, tidak cocok dengan tandatangan yang terekam di database bank. “Inderawan adalah generasi ke-15 dari pemilik rekening itu,” jelas Amir.

Belakangan, Inderawan menyatakan kesediaannya untuk menggelontorkan bantuan sebesar US$1 triliun untuk pemerintah Indonesia, guna mengatasi jebolnya anggaran alias defisit. Di mana, APBN 2022 diproyeksikan terjadi defisit sebesar 4,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Atau setara Rp868 triliun. [Iwan Purwantono]






Komentar (1)

komentar terkini

berita-profile
1 bulan lalu
Babe Trisno :
Hmmm... Blm bisa komen

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Sewindu Krakatau Steel Merugi, Kini Untung Rp800 Miliar

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, PT Krakatau Steel (KS) be
berita-headline

Viral

Bila Terjebak Utang China, Indonesia Bisa Seperti Sri Langka, Maladewa dll

Tak cuma Indonesia, utang terselubung juga menjerat banyak negara. Bahkan di
berita-headline

Viral

NIK Jokowi Tidak Bisa Diubah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan Nomor Induk Kepen
berita-headline

Viral

Foto-foto Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Kini Dibiayai oleh APBN

berita-headline

Viral

Pigai Langganan Rasis Pendukung Jokowi

Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai akan dipolisikan