https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   31 August 2021 - 06:40 wib

KPK: Tarif Jadi Kades di Probolinggo Rp20 juta, Ditambah Upeti

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar tarif untuk menjadi kepala desa di kabupaten Probolinggo pasca menangkap Bupati Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin.

"Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektar," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa (31/8/2021) dinihari.

Modus ini dilakukan pasangan suami istri karena Desember 2021 bakal dilakukan pemilihan kepala desa serentak tahap II di Kabupaten Probolinggo.

Namun dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

"Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui Camat," kata Alex.

Semua calon pejabat kepala desa, harus melalui persetujuan Hasan Amuniddin yang juga menjabat sebagai Anggota DPR Fraksi Nasdem.

"Diduga ada perintah dari HA memanggil para Camat untuk membawa para Kepala Desa terpilih dan Kepala Desa yang akan purnatugas. HA juga meminta agar Kepala Desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi dikoordinir melalui Camat," jelasnya.

Jumat, 27 Agustus 2021, 12 Pejabat Kepala Desa menghadiri pertemuan disalah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo. Dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantaraan DK;

Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW (Ali Wafa), MW (Mawardi), MI (Maliha), MB (Mohammad Bambang), MR (Masruhen), AW (Abdul Wafi), KO (Kho’im) dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp240 juta.

"Untuk mendapatkan jabatan selaku Pejabat Kepala Desa diwilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp112.500.000,00 untuk diserahkan kepada PTS melalui HA," ungkapnya.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Tak Sampaikan Hasil Pemeriksaan Ajudan Lili, KPK Dituding Munafik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menyampaikan hasil pemeriksaan ajudan Wakil Ketua K
berita-headline

Viral

Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rajin Kasih Uang ke Robin, Ini Alasannya

Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari punya alasan sendiri terkait pemberian uang kepada
berita-headline

Viral

KPK Janji Pelajari Vonis eks Kadis Lampung Selatan

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan pihaknya akan mempelajari
berita-headline

Viral

Tak Terima Dipecat, Novel cs Bikin Kantor Darurat

Sebanyak 57 pegawai KPK yang gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat dengan hormat pada
berita-headline

Viral

Mantan Pegawai KPK Ungkap Niat Dirikan Parpol yang Bersih

Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang mengungkap niatnya membentuk