Waktu Jabat Plt Terlalu Lama, Pemilu Rawan Dikondisikan

Waktu Jabat Plt Terlalu Lama, Pemilu Rawan Dikondisikan - inilah.com
Ilustrasi

Lembaga riset, advokasi dan pemantau Pemilu, Perludem mengkhawatirkan adanya unsur kesengajaan dalam penentuan penjabat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah untuk mengkondisikan pelaksanaan Pemilukada  Serentak 2024.

Kecurigaan ini didasari karena jadwal pelaksaan Pemilukada Serentak nanti dilakukan diakhir tahun setelah Pemilu dan Pilpres 2024. “Jadi sebetulnya yang dipastikan adalah bagaimana proses pengisian penjabat itu sesuai dengan hakikat dari nomentratur penjabat itu sendiri. Penjabat itu kan orang yang mengisi jabatan sementara saja sampai terpilihnya pejabat definitif,”  kata Program Manajer Perludem, Fadli Ramadhanil kepada Inilah.com, Senin (25/10/2021).

Fadli mengatakan selain jadwal yang paling akhir, posisi pelaksana tugas (Plt) juga masih meragukan, karena belakangan muncul wacana penempatan Anggota TNI/Polri aktif sebagai Plt kepala daerah.

Baca juga  KPU Usul Pilkada Serentak 27 November 2024

Wacana ini justru dinilai Fadli tidak sejalan dengan perundang-undangan yang menyebutkan TNI/Polri aktif tidak boleh terjun atau ikut dalam politik praktis.

“Nah rencana penunjukkan TNI/Pori aktif sebagai penjabat kepala daerah menurut saya itu dapat menggeser supremasi sipil dalam kepemimpinan politik. Karena TNI/Polri aktif ya mereka kan sebetulnya tidak boleh berpolitik,” katanya.

Fadli menjelaskan, kekosongan jabatan yang akan diisi oleh Plt sangat lama dan tidak sesuai dengan undang-undang Pilkada. Sebab dalam ketentuannya, Plt bisa menjabat kekosongan kepala daerah paling lama atau maksimal 2 tahun.

“Coba bayangkan di tahun 2022 itu ada 200 lebih daerah yang akan diisi oleh penjabat dan penjabat itu akan memegang jabatan dua tahun atau bahkan lebih dari 2 tahun. Itu sangat tidak ideal menurut saya, apalagi diwacanankan akan diisi oleh TNI/Polri yang aktif,” katanya.

Baca juga  Tim Yamaha dan Ducati Mulai Tiba di Lombok

Untuk itu, Perludem meminta kepada Pemerinta dan DPR bisa segera mengambil sikap terkait polemik ini. Sehingga nantinya masyarakat merasa tenang dan nyaman dalam pelaksanaan Pemilukada serentak 2024 nanti.

Tinggalkan Komentar