Kamis, 26 Mei 2022
25 Syawal 1443

Ketua Wantimpres Sebut Penundaan Pemilu Berujung Jokowi 3 Periode Mustahil, Syaratnya Berat

Ketua Wantimpres Wiranto usai pertemuan dengan BEM Nusantara di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat (8/4/2022). Foto: Antara/Indra Arief
Ketua Wantimpres Wiranto usai pertemuan dengan BEM Nusantara di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat (8/4/2022). Foto: Antara/Indra Arief

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 yang berujung kepada perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 periode merupakan hal mustahil Sebab, syarat agar wacana itu terlaksana sangat berat

“Jabawannya tidak mungkin. Mengapa? yang pertama karena menyangkut UUD 1945, amandemen UUD 1945 itu syaratnya berat sekali,” kata Wiranto usai bertemu BEM Nusantara di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat (8/4/2022).

Wiranto menjelaskan, terkait syarat itu, terdapat kehendak masyarakat Indonesia melalui persentasi mayoritas di MPR, Menurut dia, dalam keanggotaan MPR, terdapat anggota DPR dan DPD.

Baca juga
Geledah Kantor Samsat Kelapa Dua, Kejati Banten Cari Bukti Penggelapan Pajak Rp6 Miliar

“Di DPR, dari sembilan fraksi partai politik, enam di antaranya sudah menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Dengan sisa tiga partai, tidak mungkin mampu meloloskan wacana Amandemen UUD 1945 di MPR,” terang Wiranto.

Sementara DPD, imbuh dia, sudah menyatakan penolakan terhadap wacana amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.

“Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?” ujarnya.

Mantan Panglima ABRI itu berujar, sejauh ini tidak ada kegiatan apapun di DPR, lembaga pemerintah, dan lembaga penyelenggara pemilu yang mengisyaratkan adanya persiapan menunda Pemilu 2024 demi mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden.

Baca juga
Capres 'Lemah' Bisa Jadi Alasan Penundaan Pemilu

Wiranto mengingatkan, pemerintah saat ini sedang sibuk untuk memulihkan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah juga masih bekerja keras menangani pandemi COVID-19 agar tuntas secara keseluruhan.

“Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan tiga periode,” ujarnya.

Wiranto menambahkan, Presiden RI Jokowi juga sudah berkali-kali menegaskan mematuhi konstitusi UUD 1945. Presiden Jokowi juga pernah menyatakan tidak tertarik dengan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

“Bahkan yang terakhir tiga hari lalu beliau katakan kepada para menteri, sudah cukuplah jangan bicara lagi tentang penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan. Sudah cukup,” imbuh Wiranto.

Tinggalkan Komentar