Minggu, 03 Juli 2022
04 Dzul Hijjah 1443

Wujudkan Energi Bersih, Pemerintah Indonesia Harus Punya Duit Rp28.233 Triliun

Kamis, 09 Jun 2022 - 23:39 WIB
Wujudkan Energi Bersih, Indonesia Harus Punya Duit Rp28,2 Triliun
Energi bersih (JPNN).

Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Keuangan, Joko Tri Haryanto bilang, Indonesia perlu investasi Rp28.233 triliun untuk mencapai target transisi energi bersih pada 2060, atau lebih cepat. Mahal sekali.

“Total kebutuhan net zero emission (NZE) 2060 itu hampir tujuh kali lipat dibandingkan NDC 2030. Jadi secara total kebutuhannya Rp28.233 triliun,” kata Joko pada Webinar bertajuk Tantangan Sektor Kelistrikan dalam Transisi Energi di Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Joko menuturkan, jumlah tersebut merupakan tujuh kali lipat dari kebutuhan Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 yang sebesar Rp3.779 triliun.

Oleh sebab itu, ia mengatakan pemerintah membutuhkan dukungan pendanaan melalui investasi baik dari sisi downstream, midstream dan upstream agar target NZE 2060 dapat tercapai.

Baca juga
Ekonomi Sepi, DJP Catat Harta Kekayaan Dilaporkan Naik Rp350 M

Berdasarkan peran kebutuhan investasi sebesar Rp28.233 triliun tersebut, secara rinci ditujukan untuk sektor agrikultur Rp1,44 triliun dan kehutanan Rp70,14 triliun.

Kemudian juga untuk energi dan transportasi Rp26.601 triliun, Industrial Process and Product Use (IPPU) Rp730,8 triliun, serta limbah Rp828,83 triliun.

Sementara kebutuhan NDC 2030 sebesar Rp3.779 triliun meliputi sektor agrikultur Rp4,04 triliun, kehutanan Rp93,28 triliun, energi dan transportasi Rp3.500 triliun, IPPU Rp0,92 triliun, serta limbah Rp185,27 triliun.

Joko menegaskan investasi baik dari sisi downstream, midstream dan upstream sangat dibutuhkan mengingat kapasitas pendanaan dari pemerintah sangat terbatas.

Pemerintah sendiri telah melakukan penandaan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim atau climate budget tagging melalui anggaran pendapatan belanja (APBN) sejak 2016.

Baca juga
Dana Pemda Parkir di Perbankan, Ganjal Pemulihan Ekonomi

Di sisi lain, upaya pemerintah melalui climate budget tagging hanya mampu memenuhi 34 persen dari 100 persen kebutuhan setiap tahun sehingga terdapat gap mencapai 66 persen.

“Makanya pencapaian NDC 2030 dan NZE 2060 itu bukan hanya tanggung Jawab pemerintah semata,” tegas Joko.

Informasi saja, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen NDC pada 2016.

Berdasarkan komitmen ini, Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Bahkan pada dokumen update NDC 2021 melalui long term strategy-low carbon and climate resilience (LTS-LTCCR), Indonesia juga menargetkan untuk mencapai NZE pada 2060 atau lebih awal. [ikh]

Baca juga
Ekonomi China Mulai Ngos-ngosan, Anak Buah Sri Mulyani Agak Panik

 

Tinggalkan Komentar