Hadapi Triple Shock APBN, PKS Minta Pemerintah Tetap Memihak Rakyat Kecil

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto menyoroti tekanan terhadap APBN 2026 yang semakin meningkat, akibat dinamika ekonomi global yang tidak menentu.

Menurutnya, pemerintah perlu merespons situasi ini secara solid, terbuka, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, khususnya rakyat kecil yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi.

Anggota DPR periode 2019-2024 ini menilai, perekonomian nasional sedang menghadapi triple shock yang berpotensi menekan keseimbangan fiskal negara.

Tekanan tersebut berasal dari lonjakan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta meningkatnya perhatian lembaga pemeringkat internasional terhadap risiko fiskal Indonesia.

"Ini kondisi yang serius. Potensial meningkatkan risiko fiskal kita," ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima Inilah.com di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, harga minyak acuan global Brent crude oil hari ini telah menembus kisaran USD118 per barel Senin (9/3), jauh di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN yang dipatok US$70 per barel.

Selisih harga yang cukup besar ini berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung negara.

Di saat yang sama, penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah juga memperbesar tekanan fiskal. Pelemahan nilai tukar tidak hanya meningkatkan biaya impor energi, tetapi juga berdampak pada pembiayaan utang dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Tekanan tersebut kata dia, semakin diperhatikan oleh lembaga pemeringkat internasional, seperti Moody’s dan Fitch Ratings yang telah menurunkan outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif.

"Meskipun peringkat Indonesia masih berada pada level investment grade, peringatan ini menjadi sinyal penting agar pemerintah menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas kebijakan ekonomi," ungkapnya.

Dalam menghadapi tekanan tersebut, menurut Mulyanto, pemerintah perlu menunjukkan soliditas kebijakan dan komunikasi yang jelas kepada publik.

"Perbedaan penekanan pandangan di ruang publik antar pejabat pemerintah, seperti Menteri Keuangan dengan Menteri ESDM, tidak boleh menimbulkan kesan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi nasional", tegasnya.

Selain itu, ia menyebut bila pemerintah perlu mengedepankan transparansi dalam merumuskan langkah-langkah mitigasi fiskal. Publik berhak mengetahui berbagai skenario kebijakan yang sedang dipersiapkan untuk menjaga stabilitas APBN di tengah gejolak harga energi dan dinamika pasar global. Yang tidak kalah penting, setiap langkah kebijakan Pemerintah harus tetap memihak kepada rakyat kecil.

"Kebijakan fiskal yang diambil untuk menjaga stabilitas APBN tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang paling terdampak oleh kenaikan harga energi dan inflasi", tandas Mulyanto.