Jaga Defisit APBN, Menkeu Purbaya Seleksi Ketat Belanja Non Makanan di Program MBG

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat meninjau Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026). (Foto: Inilah.com/Clara Anna)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran inti untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap aman. Namun, pos belanja yang dianggap tidak produktif dan tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan akan dipangkas.
Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas penggunaan uang negara di tengah tantangan ekonomi global.
"Jadi MBG nggak akan dipotong. Kecuali yang nggak produktif. Ya kita lihat aja. Kalau dia ngajuin beli motor lagi, coret. Beli komputer lagi, coret. Yang nggak perlu-perlu, yang nggak berhubungan dengan makanan," ujar Purbaya saat ditemui di Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Dia mengaku akan terus memonitor setiap rupiah yang dikeluarkan agar program prioritas ini berjalan efisien.
"Kalau MBG kan kita lihat terus dari waktu ke waktu. MBG nggak kita potong anggarannya. Tapi kita pastikan yang dibelanjakan betul-betul efektif dan efisien," tuturnya.
Pengetatan ini tak lepas dari kalkulasi pemerintah terhadap lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi menekan APBN. Purbaya menyebut, skenario jika harga minyak menyentuh USD92 per barel sudah disiapkan, karena kondisi tersebut bisa melebarkan defisit anggaran.
“Kita sudah exercise sampai kalau harga minyak naik ke 92 dollar AS, apa dampaknya ke defisit. Kalau tidak melakukan apa-apa, defisit bisa naik ke sekitar 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” jelas Purbaya saat media briefing di Kementerian Keuangan, Jumat (6/3/2026) malam.
Guna menjaga defisit tetap di bawah batas aman 3 persen sesuai undang-undang, belanja yang dinilai tidak mendesak akan dievaluasi. Namun, Purbaya kembali menekankan bahwa belanja bahan pangan tetap menjadi prioritas utama yang tidak akan diganggu.
“Tapi yang untuk makanan enggak kita (potong). Karena kita mendukung sekali,” tegasnya.
Mantan Ketua LPS ini mencontohkan, fasilitas tambahan atau perlengkapan di luar penyediaan makanan adalah pos yang berpotensi dievaluasi. Fokus utama pemerintah adalah pada kualitas asupan gizi, bukan pada pengadaan fasilitas pendukung yang berlebihan.
"Yang jelas MBG bagus tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu yang lain-lain," kata Purbaya.
Ia mewaspadai usulan belanja seperti kendaraan operasional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mendesak. "Misalnya beli motor SPPG. Jadi ganti motor, mereka senang saya rugi. Misalnya lagi beli komputer di SPPG dikasih komputer," pungkasnya.
Tambahkan Inilah.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
