Presiden Jerman Bubarkan Parlemen, Konfirmasi Pemungutan Suara pada Februari

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier telah membubarkan parlemen negara dan mengonfirmasi bahwa pemilihan umum cepat yang dipicu runtuhnya pemerintahan Kanselir Olaf Scholz akan diadakan pada 23 Februari.

Dalam pidatonya di Istana Bellevue, Berlin, Jumat (27/12/2024), Steinmeier mengatakan bahwa negara tersebut membutuhkan pemerintah yang mampu bertindak dan mayoritas yang dapat diandalkan di parlemen untuk menjaga stabilitas di masa-masa sulit.

Scholz, seorang Sosial Demokrat, kehilangan mosi tidak percaya di parlemen awal bulan ini setelah kepergian Menteri Keuangan Christian Lindner dari Partai Demokrat Bebas menyebabkan koalisi pemerintahannya yang sulit diatur tidak memiliki mayoritas legislatif.

Ia akan tetap menjabat sebagai kanselir sementara hingga pemerintahan baru terbentuk. Pemerintahan Jerman sedang terguncang oleh serangan penabrakan mobil yang mematikan di pasar Natal minggu lalu, yang telah menghidupkan kembali perdebatan sengit mengenai keamanan dan imigrasi.

Tersangka Taleb al-Abdulmohse, seorang psikiater berusia 50 tahun asal Arab Saudi yang telah tinggal di Jerman selama hampir 20 tahun, adalah pendukung partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) yang semakin populer, dan telah mempromosikan pandangan Islamofobia.

Tidak ada Kebencian dan Kekerasan

Presiden, yang jabatannya sebagian besar bersifat seremonial di era pascaperang, menyerukan agar kampanye pemilu dilakukan secara adil dan transparan, serta memperingatkan tentang "pengaruh asing", dengan referensi khusus ke platform media sosial milik miliarder Elon Musk, X.

“Kebencian dan kekerasan tidak boleh ada dalam kampanye pemilihan ini, begitu pula dengan penghinaan atau intimidasi … semua ini adalah racun bagi demokrasi,” kata Steinmeier.

Ia juga mengingatkan partai politik dan pemilih tentang tantangan yang akan dihadapi pemerintahan berikutnya mengingat situasi ekonomi tidak stabil dan perang di Timur Tengah dan Ukraina, serta perdebatan tentang imigrasi dan perubahan iklim.

Jajak pendapat menunjukkan penantang konservatif Friedrich Merz, yang mengklaim pemerintah petahana menghambat pertumbuhan dengan regulasi berlebihan, akan menggantikan Scholz. Jajak pendapat menunjukkan kaum konservatif unggul jauh lebih dari 10 poin atas Partai Sosial Demokrat (SPD) pimpinan Scholz.

Partai-partai arus utama menolak untuk memerintah dengan AfD, yang diposisikan sedikit di depan SPD dalam jajak pendapat, tetapi kehadirannya mempersulit perhitungan parlementer, sehingga kemungkinan terbentuknya koalisi yang tidak kuat menjadi lebih besar.